by

Dugaan Penyerobotan Tanah RM Teras Kayu Resto Dilaporkan Ke Bareskrim Mabes Polri

Jakarta,Nusantaratodays.com -Lembaga Advokasi Hak Asasi Manusia Internasional DPW Provinsi Jawa Tengah melaporkan adanya dugaan penyerobotan lahan tanah yang berlokasi di Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Tengkerang, Kecamatan Bukit Raya, Pekanbaru, Riau.

Ketua Leadham Internasional Dr. (H.C) Ir. Rismauli D. Sihotang di dampingi Ulrikus Laja, S.H mengatakan pihaknya melakukan pelaporan terkait temuan mengenai objek tanah yang bersengketa itu bukanlah tanah yang terletak di RM Teras Kayu Resto, melainkan dua bidang tanah yang disebelahnya, tepatnya di sebelah utara RM Teras Kayu Resto, seperti yang ada pada gambar denah tersebut di atas. Pada denah tersebut dapat dilihat ada dua bidang tanah yang alas haknya kesemuanya berasal dari bapak Supangat Purwomiharjo.

Bidang tanah pertama adalah Sertifikat Hak Guna Bangunan No.331 a/n. Supangat Purwomiharjo dengan luas 7.500 m2. Dan pada, tahun 1990, tanah tersebut di jual oleh bapak Supangat Purwomiharjo ke Haritanto, kemudian pada tahun 1991 Haritanto menjual ke Mery Gunarti. Bidang tanah ke dua adalah Sertifikat Hak Guna Bangunan No.332 a/n. Supangat Purwomiharjo, kemudian pada tahun 1991 tanah itu dijual oleh Supangat Purwomiharjo ke Mery Gunarti dengan Akta Jual Beli di Notaris Tajib Raharjo, “ujarnya kepada wartawan di Bareskrim Mabes Polri, Jalan Trunojoyo No.3, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Senin (20/01/2020).

Lebih lanjut ia menuturkan, Pada tahun 1994 kedua bidang tanah yang dibeli Mery Gunarti tersebut digugat oleh Drs. Sutan Balia di Pengadilan Negeri Pekanbaru dengan perkara Nomor: 58, yaitu perkara antara Drs. Sutan Balia menggugat Supangat Purwomiharjo (alas Hak dari SHGB No.331 dan SHGB No.332).

Pada tahun 1996 tanah yang sedang berperkara tersebut dijual lagi oleh Mery Gunarti ke PT Surya Sena Kencana dan terbitlah SHGB No.150 dan SHGB No.151 sebagai pengganti SHGB No.331 dan SHGB No.332. Pada tahun 1999 perkara tersebut dimenangkan oleh Drs. Sutan Balia, “tuturnya.

Pada tahun 2001 terbitlah Sertifikat Hak Milik a/n. Drs. Sutan Balia dengan Sertifikat Hak Milik No: 5821 dan SHM: 5822 sebagai pengganti SHGB No:331 dan SHGB No:332, “ucapnya.

Pada tahun 2005 Drs. Sutan Balia menjual lagi tanah tersebut ke HJ. Syahrial, maka terbitlah Sertifikat Hak Milik a/n. HJ. Syahrial, dengan SHM No: 757 dan SHM No: 758 sebagai pengganti SHM No: 5821 dan SHM No:5822, “imbuhnya.

Pada tahun 2007 terjadi lagi perkara antara PT Surya Sena Kencana menggugat Mery Gunarti atas tuduhan bahwa Mery Gunarti tidak beritikad baik menjual tanahnya pada tahun 1996 ke PT Surya Sena Kencana dimana pada saat itu tanah yang dijualnya sedang bersengketa antara Drs. Sutan Balia menggugat Supangat Purwomiharjo, “katanya.

Singkatnya perkara tersebut dimenangkan oleh PT Surya Sena Kencana sehingga Mery Gunarti terpaksa mengganti kerugian kepada PT Surya Sena Kencana sebesar Rp. 16.000.000.000,- perkara PT Surya Sena Kencana menggugat Mery Gunarti dengan nomor perkara : 58 di Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi Nomor: 72, Mahkamah Agung Nomor: 529 dan Peninjauan Kembali Nomor: 478, semua Perkara dimenangkan oleh PT Surya Sena Kencana, “tegasnya.

Adapun Novum Peninjauan Kembali Mery Gunarti dengan PT Surya Sena Kencana yaitu Peninjauan Kembali Nomor: 478 menyebutkan bahwa tanah yang dijualnya ke PT Surya Sena Kencana bukanlah Objek yang disengketakan oleh Drs. Sutan Balia melainkan tanah yang berada disebelahnya, atau tepatnya di RM Teras Kayu Resto akhirnya putusan Peninjauan Kembali Nomor: 478 ditolak oleh Mahkamah Agung, “imbuhnya.

Upaya hukum terhadap penyerobotan dan penggelapan uang sewa RM Teras Kayu Resto yang berada di atas tanah tersebut yang dilakukan Mery Gunarti dan Salikun Djono terhadap Klien kami sebagai ahli waris dari almarhum Mhd. Rawi Batubara, maka kami melaporkan perbuatan pidana tersebut ke Bareskrim Mabes Polri, kami minta keadilan untuk adanya kepastian hukum guna pemenuhan hak azasi Manusia (wong cilik) terhadap kepemilikan tanah yang dilakukan oleh Penguasa Uang (orang-orang kaya) dengan cara melawan hukum yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman tersebut di atas dan pengembalian apa yang menjadi Hak dari Klien kami terhadap Perkara ini, “tungkasnya.

Kami, memohon bantuan penanganan masalah ini untuk memperoleh keadilan karena Klien kami adalah korban yang dirugikan atas penggelapan tanah dan bangunan, uang sewa bangunan, menggunakan surat palsu dalam menguasai tanah dan bangunan dan memasuki tanah dan bangunan secara sepihak dengan cara melawan hukum ini, “tutupnya. (Hera)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed