by

Perhimpunan Organisasi Alumni Perguruan Tinggi Negeri Indonesia (HIMPUNI) Review Konsep Omnibus dan Struktur Perundangan di Indonesia”

Jakarta,Nusantaratodays.com-Acara Diskusi HIMPUNI yang di adakan Kamis (6/02/20) di Sekretariat IKA UNDIP, Menteng yang membahas terkait Konsep RUU Omnibus Law, menghadirkan narasumber yaitu Bpk. Dr. H. M Aziz Syamsuddin, SE (Wakil Ketua DPR RI), Bpk. Prof. Benny Riyanto. SH (Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional), Bpk. Dr. Edmon Makarim. SH (Dekan Falkutas Hukum Universitas), dengan di Modrratori oleh Bpk. Andre (Ketua Alumni UI)

Istilah Omnibus Law terhitung masih baru sejak diperkenalkan oleh Presiden RI Joko Widodo dalam pidato pelantikan beliaus ebagai Presiden di hadapan MPR tanggal 20 Oktober 2019. Dalam Pidato tersebut, Presiden Jokowi yang menyampaikan bahwa Omnibus Law, yaitu satu UU yang sekaligus merevisi beberapa UU, bahkan puluhan UU.

Menurut Audrey O’Brien (2009) menyampaikan bahwa :

“… an omnibus bill seeks to amend, repeal or enact several Acts, and is characterized by the fact that it is made up of a number of related but separate initiatives.
“RUU Omnibus berupaya untuk mengubah, mencabut, atau memberlakukan beberapa undang-undang, dan cirinya adalah dibuat dari beberapa aturan yang terkait namun terpisah asal/sumbernya.

Pakar hukum dari Universitas Indonesia, Indriyanto Seno Adji menyampaikan bahwa Omnibus Law selama ini tidak digunakan karena Indonesia menerapkan sistem hukum Civil Law, namun hal ini bisa diubah dengan diskresi pemerintah dan dampaknya akan baik karena dapat menghentikan tumpang tindih aturan.

Tujuan dari digulirkannya konsep ini, adalah untuk mendukung visi-misi
pemerintahan Jokowi-Maruf untuk membangun Indonesia menjadi lebih baik lagi di era ekonomi global yang sangat dinamis dan kompetitif.

Terkait hal itu, pemerintah dalam visi misinya akan melakukan beberapa terobosan, diantaranya adalah merampingkan birokrasi, dan menyederhanakan regulasi. Model penyederhanaan regulasi ini yang kemudian dikenal dengan istilah Omnibus Law.

Sejak digulirkannya istilah tersebut, wacana tentang Omnibus pun menjadi topik diskusi yang luas diperbincangkan masyarakat, khususnya di kalangan praktisi dan akademisi.

Sejauh ini, tidak terlalu banyak perbedaan pendapat di kalangan para ahli mengenai hakikat dan substansi dari omnibus law. Bila merujuk pada beberapa rumusan definisi atau pengertian mengenai Omnibus Law yang dimukakan oleh para ahli, maka dapat ditarik unsur-unsur sebagai ciri Omnibus Law yaitu:
1. Satu undang-undang merevisi (mengubah, mencabut, atau memberlakukan) beberapa undang-undang atau aturan.
2. Terdiri lebih dari satu substansi masalah atau beberapa masalah yang digabungkan didalamnya.
3. Substansi masalah yang digabung merupakan satu bidang atau banyak bidang yang dekat keterkaitannya.
4. Omnibus Law ditempuh sebagai shortcut atau problem solving untuk menyelesaikan persoalan dalam bidang tertentu yang terhambat karena aspek peraturan.

– Hanya saja, sejumlah diskusi mengenai wacana omnibus law, belakangan mulai berkembang kearah asumsi dan opini yang bersifat apriori mengenai substansi Rancangan Undang-Undang yang sedang diolah pemerintah. Sehingga tak ayal, banyak kecemasan muncul di tengah masyarakat terkait rencana penyusunan undang-undang ini.

– Padahal, sampai saat ini Pemerintah belum menyampaikan Naskah Akademik dan Draft RUU Omnibus Law yang dimaksud ke DPR RI.

– Terkait hal itu, kita tentu menyambut baik bila kalangan akademisi dan praktisi ikut melakukan kajian dan eksplorasi teoritis mengenai konsep Omnibus Law, sehingga memberikan pencerahan dan pemahaman di tengah masyarakat.

– Namun kita cukup menyayangkan bila ada pihak yang menjadikan hasil kajian tersebut sebagai dasar untuk membangun asumsi negatif yang pada akhirnya melahirkan kegaduhan ditengah masyarakat.

– Kita sangat berharap, semua pihak pemangku kepentingan dapat memberi dukungan dan masukan yang konstruktif dan optimal kepada Pemerintah dan DPR RI dalam rangka membuat rumusan Undang-Undang ini, demi mencapai visi Indonesia Maju.(Tomi)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed