by

JAKSA AGUNG RI SAMPAIKAN PENGARAHAN TENTANG KEBIJAKAN SISTEM KERJA DALAM RANGKA CEGAH PENYEBARAN DAN PENANGGULANGAN COVID 19.

NusantaraTodays.com – Jaksa Agung RI. Dr. Burhanuddin, SH. MH. memberikan arahan kepada seluruh Kepala Kejaksaan Tinggi dan Kepala Kejaksaan Negeri beserta jajaran dibawahnya yang dilaksanakan melalui sarana vicon (video conferen) mengenai kebijakan system kerja di Kejaksaan RI menyikapi penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) yang semakin meluas ke seluruh wilayah NKRI Pada Hari Jum’at 03 April 2020 ;

Vicon yang dipancarkan langsung dari kediaman dinas Jaksa Agung RI.difasilitasi oleh Pusat Data Statistik Kriminalistik dan Teknologi Informamsi (Pusdaskrimti) dan dipandu oleh Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung RI, dimulai pada pukul 13.00 WiIB sampai dengan pukul 14.30 WIB, Jaksa Agung RI pada pokoknya memberikan arahan tentang :———————
• Produk hukum Kejaksaan RI. yang diterbitkan dalam menyikapi Pandemi Covid19 ;
• Persidangan perkara pidana yang dilaksanakan secara online ;
• Produk hukum Mahkamah Agung, Kepolisian dan Kementerian Hukum dan HAM yang diterbitkan dalam menyikapi Pandemi Covid-19 ;
• Sikap Kejaksaan terhadap Perkembangan Situasi Covid-19.
Pada kesempatan vicon tersebut Jaksa Agung berpesan agar seluruh jajaran pegawai Kejaksaan RI. menjaga kesehatan diri dan keluarga agar bisa terhindar dari penyebaran Covid 19 dengan menjaga kebersihan diri dan lingkungan serta mengikuti etika kesehatan ;
Apresiasi dan ucapan terima kasih disampaikan kepada seluruh insan Adhyaksa yang sudah dan selalu bersemangat dalam melaksanakan pekerjaannya, baik yang tetap masuk kantor maupun melaksanakan tugas dari kediamannya (Work FromHome/WFH).

Jaksa Agung RI juga berpesan jika ditemukan pegawai maupun anggota keluarga pegawai kejaksaan yang diketahui positif terpapar Covid 19, agar segera melaporkan ke fasiltas kesehatan terdekat jika tubuh merasakan tanda-tanda infeksi Covid 19 agar dapat segera ditangani dan ditanggulangi oleh petugas kesehatan yang kompeten dan berkoordinasi dengan atasan langsung guna dilaporkan ke Kejaksaan Agung RI ;
Untuk meminimalisir penyebaran Covid 19 KejaksaanRI sudah mengeluaran produk hukum atau kebijakan dalam menyikapi pandemic Covid 19 antara lain :—————————————–
1. Surat Edaran Jaksa Agung Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia yang mengatur Work From Home bagi bagi Pegawai Kejaksaan agar mencegah penyebaran virus ;
2. Surat Edaran Jaksa Agung Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penerapan Protokol Kesehatan Penanganan Covid – 19 diLingkungan Kejaksaan RI yang mewajibkan setiap pegawai dan tamu yang berkunjung, diundang dan atau dipanggil ke kantor kejaksaan seluruh Indonesia agar mematuhi protocol kesehatan dalam rangka pencegahan penyebaran Covid -19 misalnya harus mensterilkan diri di bilik sterilisasi, mencuci tangan dengan hand sanitizer, menggunakan masker penutup mulut dan hidung dan yang lainnya ;
3. Surat Edaran Jaksa Agung No. 4 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia No. 2 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19) di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia yang pada pokoknya Pimpinan Satuan Kerja di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia diberikan kewenangan untuk menerapkan kebijakan WFH, terutama satuan kerja yang berada di zona merah pada peta sebaran COVID-19 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, dengan berpedoman kepada edaran dimaksud agar pelaksanaan tugas dan fungsi tetap berjalan secara efektif dan efisien.;
4. Instruksi Jaksa Agung RI Nomor 5 Tahun 2020 tentang Kebijakan Pelaksanaan Tugas dan Penanganan Perkara Selama Masa Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia, yang pada pokoknya mengatur pendampingan refocussing revisi anggaran, koordinasi dengan LKPP, APIP dan optimalisasi penanganan perkara menggunakan pemeriksaan acara singkat dan pelaksaan persidangan teleconference ;
5. Surat Jaksa Agung Muda Pembinaan Nomor B-135/C/Cum.1/03/2020 Tanggal 13 Maret 2020 perihal Pencegahan dan Penanggulangan COVID19 yang pada pokoknya himbauan untuk dilakukan pemeriksaan suhu tubuh di atas 37,6 derajat celcius agar diperintahkan melakukan pemeriksaan kesehatan, himbauan menjaga kesehatan pribadi, menghindari kontak fisik dalam pergaulan sehari-hari dan pemberian vaksin influenza.
6. Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Nomor B1221/E/Ejp/03/2020 Tanggal 23 Maret 2020 perihal Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum yang pada pokoknya mengatur pelaksanaan Tahap II untuk disertai dengan Surat Keterangan Sehat dan Bebas Covid-19, dan pelaksanaan pelimpahan ke Pengadilan sesegera mungkin dan maksimal 7 hari sebelum habis masa tahanannya bagi yang ditahan ;
7. Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Nomor B1271/E/Ejp/03/2020 Tanggal 24 Maret 2020 perihal Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum dalam masa tanggap darurat Covid-19, yang pada pokoknya agar Kajati dan Kajari di daerah melakukan Koordinasi dengan Kepolisian, Kementerian Hukum dan HAM, Pengadilan terkait penundaan penitipan tahanan baru dan keluar masuk tahanan ;
8. Surat Jaksa Agung RI Nomor B-049/A/SUJA/03/2020 tanggal 27 Maret 2020 Perihal Optimalisasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan KewenanganDi Tengah Upaya Mencegah penyebaran Covid-19, yang pada pokoknya terkait penanganan perkara pengupayaan media video conference streaming dalam proses persidangan, penerapan persidangan melalui pemeriksaan acara singkat, komunikasi dan koordinasi dengan Pengadilan, Kepolisian dan Kementerian Hukum dan HAM ;
9. Surat Jaksa Agung Muda Pembinaan Nomor B-159/C/Cp.3/03/2020 Tanggal 31 Maret 2020 perihal Pembatasan Kegiatan berpergian ke luar daerah dan atau kegiatan mudik, yang pada pokoknya Pimpinan satuan kerja bertanggung jawab dan memastikan seluruh pegawai tidak melakukan kegiatan berpergian keluar daerah dan atau kegiatan mudik sejak tanggal 1 April 2020 s.d 29 Mei 2020, dan melakukan pengawasan atau monitoring terhadap pelaksanaan Work From Home (WFH) untuk tetap menjalankan tugas tidak berpergian keluar daerah dan atau mudik meskipun hari libur ;
10. Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Nomor B1400/E/Ejp/04/2020 Tanggal 01 April 2020 perihal Biaya Makan Tahanan yang pada pokoknya mengatur mengenai biaya makan dan minum tahanan tahap 2 dan dalam proses persidangan serta eksekusi yang dititipkan di Rutan Polres / Polda selama masa pencegahan dan penyebaran COVID-19, ditanggung biayanya oleh Ditjen Pemasyarakatan melalui Lapas / Rutan Kab / Kota masing-masing, oleh karena itu Kajari / Kasi Pidum agar melakukan koordinasi dan menyampaikan surat tertulis dalam pelaksanaan tersebut ;
11. Surat Jaksa Agung Muda Intelijen Nomor: R-522/D/Dpp/03/2020 tanggal 30 Maret 2020 perihal pelaksanaan INSJA Nomor 5 Tahun 2020 tentang Kebijakan Pelaksanaan Tugas dan Penanganan Perkara selama Masa Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Lingkungan Kejaksaan RI. Pada pokoknya dalam rangka cipta kondisi percepatan penanganan Covid-19 disampaikan beberapa petunjuk pelaksanaan INSJA Nomor 5 Tahun 2020 dilingkungan Bidang Intelijen Kejaksaan RI. ;
12. Troop-Info Nomor: R-TI-02/D/Dek/03/2020 bulan Maret 2020, yang pada pokoknya memberikan petunjuk untuk lakukan pengamanan pembangunan strategis dengan secara proaktif membangun koordinasi dengan Pemda, Forkopimda dan pemangku kepentingan lainnya untuk mengawal alokasi anggaran Pemerintah Daerah dalam pencegahan dan penanggulangan Covid19 agar dapat dilaksanakan secara tepat waktu, tepat mutu dan sasaran serta jika ditemukan penyimpangan maka tindak lanjut diserahkan kepada bidang Pidsus setelah koordinasi dengan APIP setempat.
Setelah pengarahan Jaksa Agung RI tentang produk hukum Kejaksaan RI tersebut diatas, dilanjutkan pengarahan oleh Jaksa Agung Muda Pembinaan Kejagung RI yang pada pokoknya mengingatkan para Kepala Kejaksaan Tinggi dan Kepala Kejaksaan Negeri untuk secara tertib dan konsisten melaksanakan kebijakan-kebijakan Kejaksaan RI tentang Sistem Kerja tersebut diatas untuk tetap berjalannya tugas dan fungsi Kejaksaan RI kendati dalam keadaan penyebaran wabah Covid 19 dan agar para Kepala Kejaksaan Tinggi dan Kepala Kejaksaan Negeri memantau anggotanya, jika ada anggotanya yang masuk dalam ODP (Orang Dalam Pemantauan), PDP (Pasien Dalam Pengawasan) maupun positif terpapar covid-19 segera melaporkan dan RSU Adhyaksa siap untuk membantu perawatannya ;
Selanjutnya Jaksa Agung RI sempat melakukan dialog interaktif dengan beberapa Kepala Kejaksaan Tinggi dan Kepala Kejaksaan Negeri dari beberapa daerah dan diakhir acara vicon Jaksa Agung RI kembali berpesan agar seluruh insan Adhyaksa seluruh Indonesia agar tetap waspada dan tetap bersemangat dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya dengan tetap memperhatikan upaya pencegahan penyebaran dan penanggulanan Covid 19. (Hsn)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed