by

DPR Harus Cermat dalam Pembuatan RUU Menjadi Undang-Undang.

Kekisruhan tentang RUU Haluan Idiologi Pancasila yang menimbulkan kontra di tatanan masyarakat saat ini DPR harus cepat tanggap agar tidak menjadi polemik di tatanan kehidupan sosial masyarakat yang akhirnya mereka berasumsi negatif terhadap pemerintah.

Sebagai lembaga legislatif seharusnya DPR dalam menerbitkan RUU apa pun itu, seharusnya memahami politik hukum dalam pembentukan RUU dan mengetahui naskah akademik untuk membentuk satu peraturan Undang-Undang baru. Serta memahami dan mengetahui urgensitas naskah akademik dalam pembuatan RUU menjadi Undang-Undang. Serta urgensitas kebutuhan hukum yang dibutuhkan pada tatanan sosial kehidupan masyarakat Indonesia.

Politik hukum sebagai kerangka umum yang harus dipahami oleh stakeholder pembuat RUU dan menjadi Undang-Undang sebagai upaya mewujudkan Iis constituendum, yang mana pada era UUD 1945 sebelum amandemen dalam pembentukan RUU menjadi Undang-Undang sangat tergantung pada presiden, sedangkan DPR hanya sebagai lembaga yang mengesahkan saja. Tetapi setelah amandemen UUD 1945 terjadi pergeseran kekuasaan dalam pembentukan RUU menjadi Undang-Undang menjadi kekuasaan DPR sebagai yang mewakili rakyat. Artinya, sebagai wakil rakyat tidak boleh salah apalagi membentuk RUU yang menimbulkan polemik seperti RUU HIP yang judul dan isinya tidak tepat. Karena setiap RUU yang dirancang wajib ada naskah akademik sebagai rekomendasi dari hasil penelitian sebagai dasar Rancangan Undang-Undang.

Dengan naskah akademik tersebut, maka masyarakat bebas memberikan aspirasinya serta dapat melakukan apresiasi terhadap substansi Rancangan Undang-Undang yang akan atau sedang diatur.

Urgensi naskah akademik merupakan bentuk perwujudan asas-asas pembentukan RUU menjadi Undang-Undang yang baik, sebagai upaya untuk dapat menjelaskan kepada seluruh pemangku kepentingan dan masyarakat yang membutuhkan hukum tersebut, Artinya DPR sebagai penguasa pembuat RUU dan menjadi Undang-Undang tidak ada kata khilaf atau salah yang dapat menimbulkan polemik di tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dr. Suriyanto.

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed