BAKORNAS Soroti Sejumlah SKPD Pemkot Bekasi, Surat Klarifikasi Dijawab dengan Format PPID, Diduga Saling Mencontek Jawaban

BERITA32 Dilihat

 

 

BEKASI, — Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Swadaya Masyarakat Badan Anti Korupsi Nasional (DPP LSM BAKORNAS), Saut Sitorus,CMH.,CLAd, menyoroti sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi, Jawa Barat, yang dinilai memberikan jawaban tidak sesuai terhadap surat klarifikasi yang dilayangkan BAKORNAS.

 

Kepada media, Saut menyampaikan bahwa pihaknya menemukan sejumlah SKPD justru membalas surat klarifikasi dengan menggunakan pola dan substansi jawaban yang menyerupai mekanisme permohonan informasi publik (PPID). Bahkan, terdapat dugaan bahwa beberapa SKPD saling menyalin atau mencontek isi surat jawaban karena memiliki redaksi yang hampir seragam.

 

“Ini menjadi pertanyaan besar bagi kami. Surat klarifikasi kok dijawab dengan format PPID? Bahkan, isi jawaban beberapa SKPD terkesan seragam. Apakah di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi ada Bimbingan Teknis (Bimtek) khusus tentang cara membalas surat dari LSM, sehingga jawabannya hampir sama semua?” tegas Saut.

 

Menurutnya, surat klarifikasi merupakan sarana meminta penjelasan dan pertanggungjawaban atas informasi atau kegiatan yang menjadi perhatian publik, sehingga semestinya dijawab secara substantif sesuai materi pertanyaan, bukan sekadar dialihkan menjadi prosedur permohonan informasi publik.

 

BAKORNAS juga mempertanyakan pemberian batas waktu paling lambat tiga hari dalam sejumlah jawaban tersebut. Saut meminta agar setiap SKPD menjelaskan secara transparan dasar hukum dan ketentuan yang dijadikan landasan pemberian batas waktu tersebut, serta memastikan penerapan peraturan Komisi Informasi (PerKI) tidak dicampuradukkan dengan mekanisme surat klarifikasi.

 

“Jangan sampai prosedur PPID dijadikan alasan untuk menghindari substansi klarifikasi. Kami tidak meminta jawaban seragam, tetapi penjelasan yang jelas, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan dari masing-masing SKPD,” tambahnya.

 

BAKORNAS menegaskan akan terus menjalankan fungsi kontrol sosial dan pengawasan penggunaan anggaran daerah. Apabila persoalan tersebut tidak mendapatkan penjelasan yang memadai, BAKORNAS akan mempertimbangkan langkah administratif, permohonan informasi melalui PPID sesuai ketentuan, serta menyampaikan indikasi permasalahan kepada Inspektorat maupun Aparat Penegak Hukum (APH) apabila ditemukan dasar dan bukti yang relevan.

 

BAKORNAS menegaskan: transparansi bukan sekadar membalas surat, melainkan memberikan jawaban yang sesuai, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan.