banner 400x130

JANGAN BIARKAN OPINI MENGALAHKAN FAKTA! KETUM PP ISMAHI ALI HASAN AMRUN BERSUARA SOAL POLEMIK DASCO, DESAK PENEGAK HUKUM BERTINDAK PROFESIONAL JAKARTA – Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Senat Mahasiswa Hukum Indonesia (PP ISMAHI), Ali Hasan Amrun, angkat bicara menanggapi polemik yang menyeret nama Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, terkait isu dugaan judi online, tuduhan doxing, hingga intimidasi yang berkembang di ruang publik. Ali Hasan menilai, persoalan tersebut tidak boleh dibiarkan berkembang menjadi penghakiman publik yang dibangun berdasarkan potongan informasi, asumsi, maupun narasi yang belum teruji kebenarannya. Menurutnya, Indonesia adalah negara hukum, bukan negara yang membenarkan pengadilan melalui opini dan tekanan media sosial. Setiap tuduhan harus memiliki dasar bukti yang jelas, bukan sekadar dibangun melalui persepsi dan penggiringan opini. “Jangan sampai seseorang sudah divonis bersalah oleh opini publik sebelum ada pembuktian hukum. Kita harus membedakan kritik, investigasi jurnalistik, tuduhan, dan fitnah. Semuanya memiliki konsekuensi dan batasan hukum yang berbeda,” tegas Ali Hasan Amrun. Ia menyampaikan bahwa klarifikasi yang disampaikan Sufmi Dasco Ahmad harus dihormati sebagai bagian dari hak setiap warga negara untuk menjelaskan posisinya di hadapan publik. Namun demikian, Ali Hasan juga menegaskan bahwa setiap persoalan yang memiliki indikasi pelanggaran hukum harus dibuka secara terang-benderang. Tidak boleh ada pihak yang kebal hukum, tetapi tidak boleh pula ada seseorang yang dijadikan sasaran tuduhan tanpa proses pembuktian yang sah. ISMAHI: JANGAN SAMPAI DEMOKRASI DIJADIKAN ALAT UNTUK MERUSAK REPUTASI Ali Hasan mengingatkan bahwa kebebasan pers dan kebebasan berekspresi merupakan pilar penting demokrasi. Akan tetapi, kebebasan tersebut harus berjalan beriringan dengan tanggung jawab, akurasi informasi, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Ia menolak segala bentuk intimidasi terhadap siapa pun, baik terhadap pejabat publik, jurnalis, maupun masyarakat yang menyampaikan kritik. “Kalau memang terdapat dugaan pelanggaran, buktikan melalui mekanisme hukum. Kalau ada pemberitaan yang dianggap keliru, gunakan hak jawab dan mekanisme penyelesaian yang tersedia. Jangan membangun demokrasi dengan saling mengintimidasi. Hukum harus menjadi panglima, bukan kepentingan kelompok maupun kekuatan opini,” ujarnya. Lebih jauh, Ali Hasan meminta aparat penegak hukum agar tidak bersikap pasif apabila terdapat laporan dan bukti yang menunjukkan adanya dugaan tindak pidana, termasuk dugaan intimidasi maupun penyalahgunaan ruang digital. Menurutnya, penegakan hukum harus dilakukan secara objektif, transparan, independen, dan tanpa tebang pilih. ALI HASAN: JANGAN ADA HUKUM YANG TAJAM KE BAWAH, TUMPUL KE ATAS Ketua Umum PP ISMAHI tersebut menegaskan bahwa persoalan yang menyeret tokoh publik harus menjadi momentum untuk memperlihatkan bahwa prinsip negara hukum benar-benar dijalankan. Jabatan, kekuasaan, popularitas, maupun tekanan opini tidak boleh menentukan benar atau salahnya seseorang. “ISMAHI tidak ingin demokrasi kita dirusak oleh budaya saling menuduh tanpa bukti. Kami juga tidak ingin hukum hanya menjadi alat kepentingan. Siapa pun yang terbukti melanggar hukum harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Sebaliknya, siapa pun yang dituduh harus mendapatkan perlindungan atas hak-hak hukumnya,” tegas Ali Hasan. Ia menambahkan, mahasiswa hukum tidak boleh diam ketika prinsip keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hak warga negara dipertaruhkan. ISMAHI akan terus mengambil bagian dalam mengawal demokrasi dan supremasi hukum agar setiap persoalan publik diselesaikan berdasarkan fakta, bukti, serta ketentuan peraturan perundang-undangan. “Negara ini memiliki hukum, bukan panggung penghakiman. Jangan biarkan fitnah menggantikan fakta, jangan biarkan intimidasi membungkam kebebasan, dan jangan biarkan kekuasaan mengalahkan keadilan. Semua warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum,” tutup Ali Hasan Amrun.

JAKARTA – Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Senat Mahasiswa Hukum Indonesia (PP

Tidak Ada Lagi Postingan yang Tersedia.

Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.