BAKORNAS Soroti Kejanggalan Anggaran DPA BPKAD Jabar Rp9,29 Triliun, Minta Penjelasan Rinci

BERITA10 Dilihat
banner 468x60

 

BEKASI – Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Swadaya Masyarakat Badan Anti Korupsi Nasional (DPP LSM BAKORNAS) menyoroti sejumlah pos anggaran dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2025 yang dinilai memerlukan penjelasan dan rekonsiliasi secara rinci.

banner 336x280

 

Sorotan tersebut muncul setelah BAKORNAS mencermati dokumen DPA-SKPD dengan Nomor DPA: DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.01.0000/001/2025, yang memuat sejumlah angka anggaran dengan nilai besar serta perbedaan nominal pada beberapa bagian dokumen.

 

Ketua Umum BAKORNAS, Saut Sitorus,CMH.,CLAd, mengatakan pihaknya telah mengirimkan surat permohonan klarifikasi resmi kepada Kepala BPKAD Provinsi Jawa Barat tertanggal 10 November 2026, dengan nomor 630/DPP/LSM-BAKORNAS/Klarifikasi/XI/2026.

 

“Pencermatan kami terhadap dokumen DPA BPKAD Jawa Barat TA 2025 menemukan sejumlah angka yang perlu dijelaskan secara terbuka dan terperinci. Ini menyangkut anggaran publik dalam jumlah besar, sehingga masyarakat berhak mengetahui bagaimana perencanaan, pengalokasian, penarikan, dan realisasinya,” ujar Saut kepada media. 19/11/26

 

Menurutnya, BAKORNAS tidak sedang menyimpulkan adanya pelanggaran atau tindak pidana. Namun, perbedaan angka dan besarnya nilai pada sejumlah pos anggaran perlu diklarifikasi agar tidak menimbulkan pertanyaan publik maupun kesalahpahaman terhadap dokumen anggaran pemerintah daerah.

 

Perbedaan Angka Belanja Jadi Sorotan

Dalam dokumen yang dicermati, tercantum nilai Belanja Daerah sebesar Rp.142.614.129.863, sementara pada bagian lain tercantum Jumlah Belanja sebesar Rp.9.291.462.913.460.

 

Perbedaan nominal tersebut menjadi salah satu poin utama yang diminta BAKORNAS untuk dijelaskan, termasuk apakah angka tersebut berasal dari perbedaan struktur rekening, versi dokumen, kesalahan penempatan kolom, atau perbedaan cakupan anggaran.

 

“Kalau terdapat perbedaan angka antara ringkasan dan bagian akhir dokumen, harus ada rekonsiliasi yang jelas. Kami meminta BPKAD menjelaskan angka mana yang benar, apa komponen pembentuknya, serta dokumen apa yang menjadi dasar perhitungan,” tegas Saut.

 

BAKORNAS juga mempertanyakan pencantuman Belanja Operasi sebesar Rp.40.751.527.607, sementara pada bagian rincian tercantum Belanja Pegawai sebesar Rp.101.862.602.256 dan Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp.3.131.276.119.

 

Menurut BAKORNAS, rincian tersebut perlu dijelaskan agar dapat dipastikan kesesuaian antara kelompok belanja dan subrekening yang tercantum dalam dokumen.

 

Belanja Transfer dan Bagi Hasil Bernilai Triliunan Rupiah

BAKORNAS turut menyoroti besarnya anggaran Belanja Transfer yang tercantum mencapai Rp.7.991.495.966.348.

 

Dari jumlah tersebut, dokumen yang dicermati mencantumkan Belanja Bagi Hasil sebesar Rp.5.451.031.805.167 dan Belanja Bantuan Keuangan sebesar Rp.2.540.464.161.181.

 

BAKORNAS meminta BPKAD menjelaskan dasar perhitungan, daftar pemerintah daerah atau penerima, formula pembagian, jadwal penyaluran, nilai realisasi, serta kemungkinan adanya transfer yang tertunda, dikurangi, dibatalkan, atau dikembalikan.

 

“Anggaran transfer yang mencapai triliunan rupiah tentu harus memiliki rincian penerima dan dasar penyaluran yang dapat ditelusuri. Kami ingin mengetahui berapa yang dialokasikan untuk masing-masing kabupaten/kota, bagaimana formula pembagiannya, serta berapa yang benar-benar telah disalurkan,” kata Saut.

 

Belanja Tidak Terduga Juga Diminta Dijelaskan

Selain belanja transfer, BAKORNAS mempertanyakan angka Belanja Tidak Terduga yang dalam dokumen tercantum dengan nominal berbeda, yakni Rp.1.154.221.541.130 dan Rp.7.991.495.966.348.

 

BAKORNAS meminta BPKAD memastikan angka pagu yang benar, menjelaskan dasar penetapannya, serta merinci penggunaan anggaran apabila terdapat pencairan selama TA 2025.

 

Klarifikasi juga diminta terkait dasar keputusan penggunaan, jenis keadaan darurat atau kebutuhan mendesak, nilai pencairan, penerima, lokasi, serta dokumen pertanggungjawaban penggunaan anggaran tersebut.

 

“Belanja tidak terduga merupakan pos yang harus memiliki kejelasan dasar penggunaan dan pertanggungjawaban. Kami meminta penjelasan apakah angka yang tercantum merupakan pagu, hasil perubahan, atau terdapat perbedaan pembacaan dokumen,” ujarnya.

 

Penyertaan Modal Rp50 Miliar dan Cicilan Utang Rp566 Miliar

Dalam dokumen yang sama, BAKORNAS juga mencermati Penyertaan Modal Daerah sebesar Rp.50.000.000.000 serta Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo sebesar Rp.566.806.035.144.

 

BAKORNAS meminta penjelasan mengenai badan usaha penerima penyertaan modal, dasar hukum, tujuan investasi, kajian kelayakan, mekanisme pencairan, serta pengawasan dan evaluasi atas dana tersebut.

 

Sementara untuk pembayaran cicilan pokok utang, BAKORNAS meminta penjelasan mengenai pihak kreditur, perjanjian pinjaman, nilai pokok utang awal, tujuan pinjaman, jadwal pembayaran, sisa utang, serta bukti pembayaran yang telah dilakukan.

 

Menurut Saut, penjelasan mengenai dua pos tersebut penting agar masyarakat dapat memahami kewajiban keuangan daerah dan manfaat yang diharapkan dari penggunaan dana APBD.

 

Rencana Penarikan Dana Rp9,90 Triliun

BAKORNAS juga menyoroti tabel rencana penarikan dana bulanan dalam DPA yang mencantumkan total sebesar Rp.9.908.268.948.604.

 

Dalam tabel tersebut, rencana penarikan dana terbesar tercantum pada April sebesar Rp.1.357.965.700.599, September Rp.1.303.830.471.834, Oktober Rp.1.184.022.531.446, dan Juli Rp.1.106.937.495.991.

 

BAKORNAS meminta penjelasan mengenai kegiatan, rekening, penerima, serta dasar perencanaan penarikan dana pada setiap bulan, termasuk apakah rencana tersebut telah direalisasikan seluruhnya atau mengalami perubahan.

 

BAKORNAS juga mempertanyakan selisih antara rencana penarikan dana sebesar Rp.9.908.268.948.604 dengan Jumlah Belanja sebesar Rp.9.291.462.913.460, yakni Rp.616.806.035.144, yang nilainya sama dengan pembayaran cicilan pokok utang yang tercantum dalam dokumen.

 

“Kesamaan angka selisih tersebut perlu dijelaskan secara administratif dan akuntansi. Kami meminta BPKAD menyampaikan rekonsiliasi apakah rencana penarikan dana tersebut mencakup belanja daerah sekaligus pengeluaran pembiayaan, sehingga seluruh angka dapat dipahami secara utuh,” ungkap Saut.

 

BAKORNAS Minta Dokumen Pendukung

Dalam surat klarifikasinya, BAKORNAS meminta BPKAD Provinsi Jawa Barat memberikan penjelasan tertulis dan dokumen pendukung, antara lain DPA lengkap, DPPA apabila terdapat perubahan anggaran, RKA, anggaran kas, rencana penarikan dana, SPD, SP2D, laporan realisasi anggaran, rincian belanja transfer, dokumen penyertaan modal, perjanjian utang, serta rekonsiliasi pendapatan, belanja, surplus/defisit dan pembiayaan daerah.

 

BAKORNAS menegaskan langkah tersebut merupakan bagian dari fungsi kontrol sosial, advokasi, dan pengawasan partisipatif terhadap pengelolaan keuangan daerah.

 

Saut berharap BPKAD Jawa Barat dapat memberikan jawaban secara komprehensif, objektif, dan berdasarkan dokumen resmi agar persoalan angka-angka dalam DPA tersebut tidak menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat.

 

“Transparansi bukan sekadar membuka dokumen anggaran, tetapi juga memberikan penjelasan yang dapat dipahami dan dipertanggungjawabkan. Kami berharap BPKAD merespons surat klarifikasi ini dengan memberikan data serta penjelasan atas seluruh poin yang kami sampaikan,” tutup Saut.

 

BAKORNAS menyatakan akan mempelajari jawaban dan dokumen yang diberikan BPKAD sebagai bagian dari tindak lanjut pengawasan terhadap pengelolaan APBD Provinsi Jawa Barat TA 2025, serta akan menyampaikan perkembangan kepada publik sesuai hasil penelaahan lebih lanjut.

banner 336x280

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *