JAKARTA – Kuasa hukum Mahendra mengungkap dugaan wanprestasi dalam pengurusan Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang menyeret nama Bupati Muna aktif, Laode Darwin. Nilai transaksi yang dipersoalkan disebut mencapai Rp.18,250 miliar, dengan tuntutan pengembalian dana yang hingga kini masih menyisakan Rp5 miliar.
Kuasa hukum Mahendra menjelaskan, perkara ini bermula ketika PT Tirta Alam Cindo, yang diwakili Tiana dan Lili, meminta bantuan Laode Darwin untuk mengurus aktivasi IUP milik PT Lubuk Jaya dan PT Bumi Niur Mas Group. Pengurusan tersebut disebut dijanjikan hingga IUP aktif melalui PTUN, masuk ke sistem MODI, serta penerbitan RKAB.
Namun, menurut kuasa hukum Mahendra, janji tersebut tidak pernah terealisasi sehingga kliennya menilai telah terjadi wanprestasi.
> “Kami sudah melayangkan dua kali somasi kepada Saudara Laode Darwin. Sampai hari ini kewajiban sebagaimana perjanjian belum terlaksana,” ujar Kuasa Hukum Mahendra.
Ia menyebut dari dana yang telah diserahkan, Laode Darwin baru mengembalikan Rp5 miliar. Sementara setelah proses negosiasi, nilai pengembalian disepakati menjadi Rp10 miliar, sehingga masih terdapat kewajiban sebesar Rp5 miliar yang belum dibayarkan.
### Gugatan Perdata Siap Didaftarkan
Kuasa hukum Mahendra menegaskan seluruh dokumen gugatan wanprestasi telah disiapkan dan tinggal didaftarkan ke pengadilan apabila tidak ada penyelesaian secara damai.
Gugatan tersebut akan diajukan terhadap PT Lubuk Jaya dan PT Bumi Niur Mas Group. Selain itu, Laode Darwin akan dimasukkan sebagai turut tergugat, bersama Muhammad Haikal dan Ardi Wijaya.
Menurutnya, langkah hukum masih ditunda demi memberikan kesempatan terakhir bagi pihak terkait untuk menunjukkan itikad baik.
### Beri Kesempatan Damai
Pihak Mahendra menegaskan masih mengedepankan penyelesaian secara damai dengan harapan sisa dana Rp5 miliar segera dikembalikan tanpa harus melalui proses persidangan.
> “Kami berharap ada itikad baik untuk menyelesaikan sisa kewajiban Rp5 miliar. Jika tidak, gugatan perdata akan kami ajukan sesuai prosedur hukum yang berlaku,” tegas Kuasa Hukum Mahendra.
Setelah beberapa hari di konfirmasi via wahstapp oleh awak media kepada yang bersangkutan, sesuai kode etik jurnalistik Pasal 1 dan 2, namun sampai berita ditayangkan yang bersangkutan belum memberikan komentar terkait dugaan kasus tersebut, pihak redaksi masih menerima hak jawab kepada pihak pihak yang terkait.
