Jakarta,nusantaratodays.com
Dalam upaya memajukan usaha dan ekonomi rakyat kecil, Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum RI mengoptimalkan area infrastruktur jalan dan jembatan strategis sebagai ruang usaha bagi PKL dan UMKM. Langkah ini diharapkan mampu mendorong pelaku usaha maju, berkembang, unggul, dan naik kelas.Optimalisasi tersebut juga ditujukan untuk mendukung suksesnya Indonesia dalam menghadapi puncak bonus demografi 2030, serta mewujudkan amanah Presiden Prabowo Subianto terkait Satu Data Tunggal UMKM Indonesia.Hal tersebut disampaikan Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PU RI, Roy Rizali Anwar, saat menerima audiensi Ketua Umum Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia Perjuangan (APKLI-P), dr. Ali Mahsun ATMO, http://M.Biomed, beserta jajaran, pada Rabu, 8 Juli 2026 di Jakarta.“Saya akan hadir pada Seminar Nasional Munas VI APKLI-P tanggal 29 Agustus 2026 di Asrama Haji Jakarta dengan tema: _‘Peran Strategis Area Infrastruktur Jalan Strategis Dongkrak Daya Saing PKL UMKM Wujudkan Ekonomi Nasional Tumbuh 8%’_,” ujar Roy.Ke depan, Ditjen Bina Marga akan terus mengoptimalkan kontribusi dalam penataan dan pemberdayaan ekonomi rakyat kecil. Area yang disasar meliputi jalan tol, jalan nasional, provinsi, kabupaten/kota, serta jembatan strategis yang dapat dimanfaatkan sebagai tempat usaha PKL UMKM. Selain itu, juga disiapkan program dan fasilitas usaha produktif.“Khusus perihal trotoar kita carikan solusi terbaik. Pejalan kaki tetap nyaman dan rakyat tetap bisa berusaha,” tambahnya.Roy juga menyampaikan salam dari Menteri PU RI yang saat itu sedang memiliki agenda di Aceh sehingga tidak dapat hadir.Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum APKLI-P, dr. Ali Mahsun ATMO, http://M.Biomed menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas komitmen nyata Ditjen Bina Marga terhadap PKL UMKM. Mantan Ketua Umum Bakornas LKMI PBHMI 1995-1998 ini menegaskan bahwa optimalisasi tersebut membutuhkan sinergi, kolaborasi, dan kerja sama yang kuat. Khususnya antara Ditjen Bina Marga dan APKLI-P dalam bentuk Nota Kesepahaman atau Perjanjian Kerja Sama, agar dapat direalisasikan secara maksimal di seluruh Indonesia.Turut hadir mendampingi Dirjen Bina Marga, Sekretaris Direktorat Jenderal, Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan dan Jembatan, serta Kepala Bagian Hukum dan Komunikasi Publik. Sementara dari APKLI-P hadir 2 Wakil Ketua Umum, 2 Ketua, dan 4 Wakil Sekretaris Jenderal.
