Pontianak,nusantaratodays.com
Ketersediaan data yang akurat menjadi faktor penting dalam menentukan arah pembangunan daerah sekaligus mendukung tugas kepolisian menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas). Hal ini menjadi perhatian dalam pertemuan Kapolda Kalimantan Barat Irjen Pol. Alberd Teddy Benhard Sianipar, S.I.K., M.H., bersama Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalimantan Barat, Selasa (21/7).
Pertemuan yang berlangsung di Presisi Lounge Polda Kalbar tersebut membahas dukungan terhadap pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) di Kalimantan Barat.
Kepala BPS Provinsi Kalimantan Barat menjelaskan bahwa SE2026 menjadi instrumen penting untuk memotret kondisi perekonomian secara menyeluruh. Data yang dihasilkan diharapkan dapat memberikan gambaran lebih komprehensif mengenai aktivitas ekonomi masyarakat dan dunia usaha hingga tingkat kabupaten dan kota.
Hasil sensus nantinya dapat menjadi dasar pemerintah dalam menyusun kebijakan, merancang program pembangunan, serta mengevaluasi kebijakan ekonomi secara lebih tepat sasaran. Data yang akurat juga dinilai penting untuk mendukung tugas Polri dalam memetakan kondisi wilayah, potensi kerawanan, dan kebutuhan pelayanan kepolisian di tengah masyarakat.
Kapolda Kalbar menilai sinergi antara Polda Kalbar dan BPS merupakan bagian penting dalam mendukung tersedianya data sebagai dasar pengambilan kebijakan, baik untuk pembangunan daerah maupun pelaksanaan tugas kepolisian.
“Pembangunan yang tepat sasaran membutuhkan data yang tepat dan akurat. Karena itu, Polda Kalbar mendukung pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 sebagai bagian dari upaya bersama menyediakan informasi yang dapat mendukung perencanaan pembangunan di Kalimantan Barat. Dengan data yang akurat, Polda Kalbar juga dapat menyusun kebijakan yang mempedomani hasil sensus per wilayah,” ungkap Kapolda Kalbar.
Kapolda Kalbar menambahkan, data yang valid akan membantu Polda Kalbar menghadirkan personel Polri yang memahami karakteristik dan kebutuhan masing-masing wilayah, sehingga pelayanan kepolisian dapat lebih sesuai dengan harapan masyarakat Kalimantan Barat.
“Kami berharap dapat menghadirkan personel Polri yang memahami situasi dan kondisi kewilayahan, sehingga pelayanan kepolisian yang kami berikan benar-benar sesuai dengan harapan masyarakat Kalbar. Ini juga bagian dari tugas Polri dalam menjaga kamtibmas secara optimal,” lanjutnya.
Kabid Humas Polda Kalbar Kombes Pol. Bambang Suharyono, S.I.K., M.H., menambahkan bahwa kolaborasi antarlembaga menjadi kunci dalam mendukung program strategis pemerintah sekaligus memperkuat pelayanan publik berbasis data.
“Polda Kalbar terus mendorong penguatan sinergi dengan berbagai instansi. Dukungan terhadap Sensus Ekonomi 2026 merupakan wujud kolaborasi dalam mendukung pembangunan daerah berbasis data yang akurat, sekaligus memperkuat tugas Polri dalam menjaga kamtibmas dan memberikan pelayanan yang presisi kepada masyarakat,” jelasnya.
Pertemuan tersebut turut dihadiri Karolog, Karo SDM, Dirintelkam, Dirreskrimsus, Kabiddokkes, Karumkit Bhayangkara, dan Kayanma Polda Kalbar.
*Polda Kalbar Dukung Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 untuk Penguatan Data Perekonomian Daerah*Pontianak – Ketersediaan data yang akurat menjadi faktor penting dalam menentukan arah pembangunan daerah sekaligus mendukung tugas kepolisian menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas). Hal ini menjadi perhatian dalam pertemuan Kapolda Kalimantan Barat Irjen Pol. Alberd Teddy Benhard Sianipar, S.I.K., M.H., bersama Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalimantan Barat, Selasa (21/7).Pertemuan yang berlangsung di Presisi Lounge Polda Kalbar tersebut membahas dukungan terhadap pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) di Kalimantan Barat.Kepala BPS Provinsi Kalimantan Barat menjelaskan bahwa SE2026 menjadi instrumen penting untuk memotret kondisi perekonomian secara menyeluruh. Data yang dihasilkan diharapkan dapat memberikan gambaran lebih komprehensif mengenai aktivitas ekonomi masyarakat dan dunia usaha hingga tingkat kabupaten dan kota.Hasil sensus nantinya dapat menjadi dasar pemerintah dalam menyusun kebijakan, merancang program pembangunan, serta mengevaluasi kebijakan ekonomi secara lebih tepat sasaran. Data yang akurat juga dinilai penting untuk mendukung tugas Polri dalam memetakan kondisi wilayah, potensi kerawanan, dan kebutuhan pelayanan kepolisian di tengah masyarakat.Kapolda Kalbar menilai sinergi antara Polda Kalbar dan BPS merupakan bagian penting dalam mendukung tersedianya data sebagai dasar pengambilan kebijakan, baik untuk pembangunan daerah maupun pelaksanaan tugas kepolisian.“Pembangunan yang tepat sasaran membutuhkan data yang tepat dan akurat. Karena itu, Polda Kalbar mendukung pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 sebagai bagian dari upaya bersama menyediakan informasi yang dapat mendukung perencanaan pembangunan di Kalimantan Barat. Dengan data yang akurat, Polda Kalbar juga dapat menyusun kebijakan yang mempedomani hasil sensus per wilayah,” ungkap Kapolda Kalbar.Kapolda Kalbar menambahkan, data yang valid akan membantu Polda Kalbar menghadirkan personel Polri yang memahami karakteristik dan kebutuhan masing-masing wilayah, sehingga pelayanan kepolisian dapat lebih sesuai dengan harapan masyarakat Kalimantan Barat.“Kami berharap dapat menghadirkan personel Polri yang memahami situasi dan kondisi kewilayahan, sehingga pelayanan kepolisian yang kami berikan benar-benar sesuai dengan harapan masyarakat Kalbar. Ini juga bagian dari tugas Polri dalam menjaga kamtibmas secara optimal,” lanjutnya.Kabid Humas Polda Kalbar Kombes Pol. Bambang Suharyono, S.I.K., M.H., menambahkan bahwa kolaborasi antarlembaga menjadi kunci dalam mendukung program strategis pemerintah sekaligus memperkuat pelayanan publik berbasis data.“Polda Kalbar terus mendorong penguatan sinergi dengan berbagai instansi. Dukungan terhadap Sensus Ekonomi 2026 merupakan wujud kolaborasi dalam mendukung pembangunan daerah berbasis data yang akurat, sekaligus memperkuat tugas Polri dalam menjaga kamtibmas dan memberikan pelayanan yang presisi kepada masyarakat,” jelasnya.Pertemuan tersebut turut dihadiri Karolog, Karo SDM, Dirintelkam, Dirreskrimsus, Kabiddokkes, Karumkit Bhayangkara, dan Kayanma Polda Kalbar.
