Aliansi Rakyat Nias Bersuara Buka Suara, Camat Bawolato Diminta Hormati Penolakan Warga

BERITA8 Dilihat
banner 468x60

NIAS – Polemik tapal batas wilayah yang melibatkan Desa Sisarahili, Desa Dahana, dan Desa Balale Toba’a, Kecamatan Bawolato, Kabupaten Nias, kembali menjadi perhatian. Persoalan tersebut mencuat menyusul informasi mengenai pertemuan yang dimotori Camat Bawolato pada 16 November 2026, yang diduga memunculkan keresahan dan berpotensi mengganggu situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di wilayah tersebut.

 

banner 336x280

Menanggapi perkembangan itu, Aliansi Rakyat Nias Bersuara melalui Darwis Zendrato mengingatkan Camat Bawolato agar tidak mengambil keputusan secara sepihak dalam menyikapi rencana perubahan batas wilayah antardesa.

 

Darwis menegaskan, hasil pertemuan di Kantor Camat Bawolato tersebut tidak serta-merta dapat dianggap sebagai keputusan final, apalagi langsung dijadikan landasan hukum maupun sebagai bentuk persetujuan bersama seluruh pihak yang berkepentingan.

 

“Keputusan dalam pertemuan di Kantor Camat Bawolato itu bukan akhir dari segalanya. Jangan sampai hasil pertemuan tersebut langsung dianggap sah dan dijadikan sebagai keputusan akhir, sementara masih ada pihak-pihak yang menyampaikan keberatan,” tegas Darwis.

 

Ia juga menilai, proses rencana perubahan batas wilayah seharusnya dilakukan secara terbuka dan transparan. Sosialisasi perlu dimulai dari tingkat desa dengan perencanaan yang matang, serta melibatkan seluruh unsur masyarakat yang berkepentingan.

 

Menurutnya, setiap rencana perubahan batas wilayah harus memiliki dasar dan alasan yang kuat, tujuan yang jelas dan terukur, serta dilaksanakan dengan mengedepankan pendekatan humanis. Proses tersebut juga harus bebas dari kepentingan pihak tertentu yang berpotensi memanfaatkan situasi.

 

Darwis meminta Camat Bawolato untuk menghormati dan menghargai pendapat serta pernyataan penolakan keras dari sejumlah tokoh masyarakat. Hal itu dinilai penting agar proses rencana perubahan batas wilayah tidak menimbulkan rasa ketidakadilan maupun melukai perasaan masyarakat.

 

“Kami tidak ingin ada pihak yang merasa dizalimi. Aspirasi dan penolakan masyarakat harus didengar serta dipertimbangkan secara serius sebelum ada langkah lebih lanjut,” ujarnya.

 

Lebih lanjut, Aliansi Rakyat Nias Bersuara berharap Pemerintah Kecamatan Bawolato, Pemerintah Kabupaten Nias, DPRD Kabupaten Nias, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, hingga Pemerintah Pusat dan instansi vertikal terkait dapat bersikap hati-hati dalam menyikapi persoalan tersebut.

 

Ia mengingatkan agar seluruh pihak tidak gegabah dalam mengambil langkah maupun menetapkan keputusan. Sebaliknya, diperlukan kebijaksanaan, kajian yang matang, serta komunikasi dengan seluruh elemen masyarakat guna menghindari kesenjangan sosial yang semakin tajam.

 

“Kami berharap pemerintah tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan. Jangan sampai persoalan batas wilayah ini justru memicu kegaduhan hingga berkembang menjadi konflik serius di tengah masyarakat Desa Sisarahili, Desa Dahana, dan Desa Balale Toba’a,” tutur Darwis Zendrato.

 

Aliansi Rakyat Nias Bersuara menegaskan bahwa penyelesaian persoalan tapal batas wilayah harus mengutamakan kepentingan masyarakat, mengedepankan musyawarah, serta menjunjung tinggi prinsip keadilan agar tidak menimbulkan perpecahan di tengah kehidupan masyarakat.

banner 336x280

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *