BAP Tambahan Herri Pras, Pusaka Minta Polisi Dalami Dugaan Penganiayaan Berencana Pasal 467 KUHP

BERITA17 Dilihat
banner 468x60

BOGOR – Herri Prastiawan atau yang dikenal dengan nama Herri Pras menjalani pemeriksaan tambahan di Polres Bogor, Kamis (19/11/2026). Ia didampingi tim kuasa hukum yang tergabung dalam Pembela Ummat, Persaudaraan dan Keadilan (Pusaka).

Pemeriksaan itu dilakukan untuk menyampaikan fakta dan bukti baru terkait dugaan tindak pidana kekerasan yang dialaminya pada Minggu (1/11/2026) sekitar pukul 20.30 WIB di kediamannya di Perumahan Cibubur Country, Desa Cikeas Udik, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

banner 336x280

Perkara tersebut telah dilaporkan berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP/B/2561/XI/2026/SPKT/ Polres Bogor/Polda Jawa Barat tertanggal 2 November 2026.

Heri Pras diperiksa selama sekitar tiga jam. Penyidik mengajukan 14 pertanyaan terkait peristiwa yang dialaminya.

Keterangan Herri Pras

Kepada wartawan usai pemeriksaan, Heri Pras menyampaikan bahwa dirinya telah menjalani pemeriksaan untuk menguraikan kronologi peristiwa secara lebih rinci.

“Saksi-saksi tambahan akan segera datang untuk memberikan kesaksian mengenai kronologi yang terjadi pada tanggal 1 November 2026,” kata Herri Pras di Polres Bogor, Kamis.

Ia menjelaskan, pemeriksaan kali ini difokuskan pada penguraian kronologi yang sebenarnya, jumlah orang yang datang, hingga nama-nama yang dimasukkan dalam laporan tambahan.

“Poin-poin mengenai kronologi yang terjadi sebenarnya, mengenai berapa orang, nama-nama yang kita masukkan ke dalam laporan tambahan ini,” jelasnya.

Berdasarkan keterangan Herri Pras dalam Berita Acara Wawancara tanggal 2 November 2026, sekitar 20 orang mendatangi kediamannya pada malam kejadian. Kedatangan tersebut diduga berkaitan dengan perselisihan mengenai konten dan pernyataan Herri Pras di media sosial.

Dalam rangkaian kejadian itu, Heri Pras menerangkan bahwa dirinya mengalami tendangan pada bagian perut hingga terjatuh. Setelah kembali berdiri, ia menerangkan mengalami pukulan pada bagian perut dan serangan menggunakan lutut ke bagian ulu hati. Herri Pras menyatakan tidak melakukan perlawanan terhadap tindakan kekerasan tersebut.

Peristiwa tersebut disebut disaksikan oleh sejumlah orang, termasuk anggota keluarga dan pihak lain yang berada di sekitar lokasi. Sebagian kejadian juga direkam oleh istri korban.

Selain menimbulkan keluhan sakit pada bagian perut dan ulu hati, peristiwa tersebut dilaporkan menimbulkan ketakutan pada anak korban yang masih berusia sembilan tahun.

Keterangan Kuasa Hukum Ahsan Pasinringi

Sementara itu, tim kuasa hukum Pusaka menjelaskan bahwa peristiwa bermula dari konten yang dibuat oleh kliennya.

“Lalu klien kami dihubungi tapi gak sempat dibalas karena motifnya sudah ketahuan sejak awal untuk diajak berantem,” kata Ahsan Pasinringi, salah satu tim kuasa hukum Herri Pras yang tergabung dalam Pusaka.

Menurut Ahsan, saat kliennya tidak menanggapi ajakan itu, datang rombongan sekitar 27 orang ke rumah Herri di Gunung Putri, Kabupaten Bogor.

“Rombongan itu sekitar ya tadi sekitar 20-an orang ya, sampai 30 orang itu langsung masuk ke rumahnya beliau. Ada yang masuk sekitar 4 orang di pekarangan, ada yang berjaga di depan jalan,” terang Ahsan.

Dalam keterangan, Pusaka menyampaikan apresiasi kepada jajaran Polres Bogor, khususnya penyidik yang menangani perkara ini, atas penanganan yang telah dilakukan.

“Kehadiran kami bukan untuk memberikan tekanan kepada penyidik, melainkan untuk mendukung proses penegakan hukum melalui penyampaian keterangan tambahan, fakta, dan bukti baru yang relevan,” ujar Ahsan Pasinringi usai BAP tambahan di Polres Bogor.

Kronologi yang Disampaikan ke Penyidik

Dalam pemeriksaan tambahan, Pusaka menaruh perhatian terhadap sejumlah keadaan sebelum terjadinya dugaan kekerasan fisik.

Berdasarkan kronologi tambahan yang disampaikan kepada tim kuasa hukum, terdapat keterangan mengenai seorang anak yang diminta memegang telepon genggam (HP) sebelum rangkaian peristiwa kekerasan terjadi.

Selain itu, terdapat keterangan bahwa salah seorang dari rombongan diduga mengaku sebagai anggota kepolisian kepada petugas keamanan perumahan ketika hendak memasuki kawasan tempat tinggal Herri Pras.

Pengakuan tersebut diduga menjadi salah satu alasan rombongan memperoleh akses masuk ke lingkungan perumahan.

Setelah memasuki kawasan perumahan, rombongan disebut datang dengan menyampaikan maksud untuk bersilaturahmi kepada Herri Pras. Namun, dalam perkembangan peristiwa, kedatangan tersebut justru diikuti dengan perselisihan dan dugaan tindakan kekerasan fisik terhadap korban.

“Kami memandang penting untuk memperjelas bagaimana rombongan memperoleh akses masuk ke lingkungan perumahan, siapa yang menyampaikan pengakuan sebagai anggota kepolisian, serta apa maksud sebenarnya dari kedatangan tersebut,” ujar Tim Kuasa Hukum Pusaka.

Pusaka menegaskan, dugaan penggunaan identitas sebagai anggota kepolisian tidak boleh langsung disimpulkan sebagai tindak pidana tertentu sebelum diketahui siapa yang menyampaikan pengakuan tersebut, bagaimana bentuk pernyataannya, dan apakah terdapat unsur perbuatan melawan hukum yang terpenuhi.

Peran Para Terduga Pelaku Versi Kuasa Hukum

Berdasarkan identifikasi yang disampaikan Herri Pras, Pusaka menyampaikan peran masing-masing pihak yang diduga terlibat kepada penyidik. Penyebutan nama-nama tersebut merupakan penyampaian identifikasi dan keterangan korban yang masih harus diuji melalui proses penyidikan, bukan pernyataan bahwa mereka telah terbukti bersalah.

Pertama, ED, yang menurut identifikasi korban diduga melakukan tendangan pada bagian perut hingga korban terjatuh.

Kedua, DN, yang diduga memukul bagian tubuh korban setelah korban terjatuh akibat tendangan yang diduga dilakukan ED.

Ketiga, AP, yang diduga berperan memprovokasi korban agar keluar dari rumah dan membuat konten yang bersifat provokatif. Menurut Pusaka, provokasi tersebut merupakan bagian dari rangkaian keadaan sebelum terjadinya dugaan kekerasan fisik.

Keempat, OTK, yang diduga berperan menghalangi korban saat korban berusaha mencari bantuan atau menyelamatkan diri dari rangkaian peristiwa tersebut.

Kelima, YD, yang menurut keterangan korban diduga melakukan pukulan pada bagian perut dan serangan menggunakan lutut ke bagian ulu hati.

Keenam, FT, yang disebut berprofesi sebagai pengacara, diduga ikut membawa rombongan ke rumah korban. Pusaka meminta penyidik mendalami apa peran dan maksud kedatangan FT bersama rombongan tersebut.

Pusaka berharap penyidik dapat mendalami peran masing-masing pihak tersebut, termasuk kemungkinan keterlibatan pihak lainnya, melalui pemeriksaan rekaman video, keterangan saksi, dan alat bukti yang sah.

“Kami menghormati kewenangan penyidik dalam menilai alat bukti dan menentukan pertanggungjawaban hukum setiap pihak,” ujar Tim Kuasa Hukum Pusaka.

Pusaka Membela Ulama Tidak Boleh dengan Kekerasan

Pusaka menegaskan, pendampingan hukum terhadap Heri Pras tidak dimaksudkan untuk membenarkan seluruh pernyataan, pandangan, ataupun kritik yang pernah disampaikannya terhadap sejumlah tokoh agama.

Pusaka menyatakan tetap menghormati para ulama dan tokoh agama.

“Kami mendampingi Heri Pras bukan karena membenarkan seluruh ucapannya. Kami hadir karena meyakini bahwa setiap orang berhak memperoleh perlindungan hukum dan tidak boleh menjadi sasaran kekerasan akibat perbedaan pendapat atau perselisihan,” jelasnya.

Pusaka juga menegaskan tidak memiliki dasar untuk menyatakan bahwa para tokoh agama yang dikaitkan dengan perselisihan tersebut pernah memerintahkan, mengarahkan, atau membenarkan tindakan kekerasan terhadap Herri Pras.

Namun, Pusaka meminta kesediaan pihak-pihak yang merasa namanya dikaitkan dengan peristiwa tersebut untuk memberikan klarifikasi mengenai ada atau tidaknya hubungan, penugasan, atau pemberian kuasa kepada pihak-pihak yang mengatasnamakan pembelaan terhadap mereka.

Menurut Pusaka, permintaan klarifikasi itu bukan merupakan tuduhan, melainkan upaya menjaga kehormatan para tokoh agama dan mencegah penggunaan nama mereka sebagai pembenaran terhadap tindakan yang bertentangan dengan hukum.

Pasal yang Didalami

Pusaka memandang penting dilakukannya pemeriksaan secara menyeluruh terhadap rangkaian peristiwa sebelum, pada saat, dan setelah dugaan kekerasan terjadi.

Ketentuan hukum yang relevan untuk didalami antara lain:

Pasal 262 KUHP, mengenai dugaan kekerasan secara bersama-sama dan terang-terangan terhadap orang atau barang.

Pasal 466 KUHP, mengenai dugaan tindak pidana penganiayaan.

Pasal 467 KUHP, mengenai penganiayaan dengan rencana lebih dahulu, sepanjang unsur perencanaannya dapat dibuktikan.

Pusaka menilai adanya perselisihan sebelumnya, komunikasi antarpihak, dugaan penggunaan identitas kepolisian untuk memperoleh akses masuk, alasan silaturahmi, serta kedatangan sejumlah orang secara bersama-sama merupakan keadaan yang relevan untuk diperiksa lebih lanjut.

“Kami tidak berkesimpulan bahwa kedatangan rombongan secara otomatis membuktikan penganiayaan berencana. Namun, rangkaian keadaan sebelum kejadian patut diperiksa secara menyeluruh agar dapat diketahui fakta yang sebenarnya,” ujar Tim Kuasa Hukum Pusaka.

Proses Masih Penyelidikan

Anggota kuasa hukum Pusaka lainnya, Muadz Masyadi, mengatakan bahwa pihaknya mendampingi kliennya untuk menguraikan peristiwa.

“Kami mendampingi bagaimana pidana itu terjadi, siapa-siapa yang diduga pelakunya sudah diuraikan dan kemudian akan dilanjutkan nanti pemeriksaan saksi-saksi,” ungkapnya.

Dalam perkara ini, pihaknya memberikan apresiasi kepada polisi karena telah bekerja secara objektif, profesional dan melakukan pemeriksaan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.

“Perkara ini masih dalam proses penyelidikan untuk ditingkatkan ke sidik,” tuturnya.

Ia menilai dari beberapa fakta yang ada, kasus ini diduga bisa menjadi perkara pidana sebab terdapat unsur dugaan kekerasan.

“Ada orang yang dirugikan di situ, ada korbannya saudara Pras di situ. Kami berharap nantinya penyidik tetap melanjutkan proses ini lebih cepat lebih bagus karena perkara ini sudah terang benderang,” pungkasnya.

Pusaka menghormati seluruh proses hukum, termasuk laporan-laporan lain yang ditujukan kepada Heri Pras terkait pernyataan atau konten yang pernah disampaikannya. Setiap dugaan pelanggaran hukum, menurut Pusaka, harus diperiksa secara objektif.

Namun, keberadaan laporan terhadap Heri Pras tidak dapat dijadikan pembenaran terhadap dugaan tindakan kekerasan yang dialaminya.

“Kami tidak meminta perlakuan istimewa bagi Heri Pras. Apabila terdapat dugaan pelanggaran hukum yang dilakukannya, silakan diuji melalui mekanisme hukum. Demikian pula terhadap pihak yang diduga melakukan kekerasan,” ujar Tim Kuasa Hukum Pusaka.

Pusaka juga menegaskan bahwa setiap orang yang disebut dalam perkara ini tetap memiliki hak atas asas praduga tidak bersalah serta kesempatan untuk memberikan klarifikasi dan pembelaan sesuai hukum.

 

banner 336x280

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *