Jakarta,nusantaratodays.com
Program Pemberdayaan Alternatif menjadi salah satu strategi Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam mendorong masyarakat di kawasan rawan narkotika untuk mandiri dan produktif. Setelah sebelumnya dihadapkan pada keterbatasan anggaran yang turut memengaruhi optimalisasi pelaksanaan program tersebut, BNN mendapat dukungan Anggaran Belanja Tambahan (ABT) Tahun Anggaran 2026, yang salah satunya dimanfaatkan untuk memperkuat program pemberdayaan alternatif agar dapat dilaksanakan secara lebih optimal, tepat sasaran, dan terukur
Sebagai bagian dari penguatan program tersebut, BNN menyelenggarakan Sosialisasi Pengukuran Indeks Kemandirian Rawan Narkotika (IKRN) dan Program Pemberdayaan Alternatif yang bersumber dari ABT, secara virtual, pada Kamis (10/9). Sosialisasi yang dilakukan kepada jajaran BNN Provinsi dan BNN Kabupaten/Kota ini bertujuan menyamakan persepsi dan pemahaman dalam pelaksanaan serta pengukuran program, sehingga upaya pemberdayaan masyarakat dapat berjalan selaras, tepat sasaran, dan mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
Membuka kegiatan, Deputi Pemberdayaan Masyarakat BNN RI, Aldrin Hutabarat, memaparkan data hasil pemetaan nasional yang dilakukan BNN Provinsi dan BNN Kabupaten/Kota seluruh Indonesia yang menunjukkan terdapat 9.330 kawasan rawan narkotika. Dari jumlah tersebut, sebanyak 392 kawasan berada pada kategori bahaya dan 8.938 kawasan berada pada kategori waspada. Data tersebut menjadi salah satu dasar penting bagi BNN dalam menentukan lokasi dan sasaran intervensi pemberdayaan masyarakat agar sesuai dengan kondisi dan kebutuhan di wilayah masing-masing.
“Kita hari ini hadir bukan hanya untuk membahas masalah, tapi untuk merencanakan, menyelaraskan, agar program pemberdayaan alternatif di wilayah kawasan tanaman terlarang dan kawasan rawan peredaran gelap serta penyalahgunaan narkotika dapat dilaksanakan secara optimal di lokasi yang tepat sasaran, serta memastikan data IKRN terbaru lebih akurat,” ujar Deputi Pemberdayaan Masyarakat BNN RI lebih lanjut.
Sejalan dengan hal tersebut, pelaksanaan program Pemberdayaan Alternatif perlu dilakukan secara efektif dengan mengedepankan kebermanfaatan bagi masyarakat. Meskipun dukungan anggaran menjadi salah satu faktor penguatan program, bisnis proses pemberdayaan alternatif tetap harus berjalan melalui berbagai bentuk koordinasi, termasuk secara daring maupun audiensi, sehingga pelaksanaan program tidak semata bergantung pada dukungan anggaran.
Khusus untuk pengukuran IKRN yang didukung ABT, BNN memprioritaskan satuan kerja yang belum pernah melakukan pengukuran, satuan kerja yang telah melakukan pengukuran namun belum mengalokasikan kategori kawasan bahaya dan waspada, serta wilayah yang teridentifikasi mengalami perubahan tingkat kerawanan. Pengukuran awal tersebut sekurang-kurangnya dilakukan pada tiga desa atau kelurahan pada setiap satuan kerja penerima ABT.
Selanjutnya, pengukuran IKRN pada akhir tahun akan dilakukan pada seluruh lokus yang mendapatkan program Pemberdayaan Alternatif melalui dukungan ABT. Hasil pengukuran awal dan akhir tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran perubahan tingkat kemandirian masyarakat sekaligus menjadi bahan evaluasi terhadap efektivitas intervensi yang telah dilakukan. Dengan demikian, dukungan ABT tidak hanya memperkuat pelaksanaan program, tetapi juga memastikan setiap intervensi memberikan dampak yang terukur bagi masyarakat di kawasan rawan narkotika.
#warondrugsforhumanity
BIRO HUMAS DAN PROTOKOL BNN
