Jakarta, NusantaraTodays.com— Tekanan ekonomi global yang dipicu ketegangan geopolitik, meningkatnya proteksionisme, serta volatilitas harga energi dinilai berpotensi memberikan dampak terhadap stabilitas pasokan dan harga beras di Indonesia.
Ketua Umum Perkumpulan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia (PERPADI), Sutarto Alimoeso, mengatakan tekanan eksternal terhadap perekonomian global perlu diantisipasi karena dapat memengaruhi neraca perdagangan, arus modal, nilai tukar rupiah hingga biaya input pertanian dan logistik.
Menurut Sutarto, perubahan kondisi ekonomi global pada 2026 dapat memberikan efek berantai terhadap sektor pangan nasional. Kenaikan harga energi dan biaya logistik internasional, misalnya, berpotensi meningkatkan inflasi impor sekaligus mendorong kenaikan biaya produksi dan distribusi beras.
“Kondisi ini perlu diantisipasi karena dampaknya tidak hanya terhadap ekonomi makro, tetapi juga terhadap pelaku usaha di sepanjang rantai pasok beras,” ujar Sutarto.
Ia menilai penggilingan padi, khususnya yang berskala kecil, menjadi salah satu kelompok yang rentan menghadapi tekanan tersebut. Keterbatasan modal, teknologi, serta fasilitas pengeringan membuat kenaikan biaya energi dan transportasi dapat semakin mempersempit margin usaha.
Di sisi lain, kondisi ekonomi domestik juga menjadi perhatian. Meskipun fundamental makroekonomi Indonesia relatif terjaga, Sutarto melihat masih terdapat tantangan dalam penciptaan lapangan kerja formal berkualitas dan peningkatan produktivitas.
Penyusutan kelas menengah, meningkatnya pengangguran usia produktif, serta bertambahnya kelompok masyarakat rentan berpotensi menekan daya beli. Kondisi tersebut pada akhirnya dapat berpengaruh terhadap konsumsi rumah tangga yang selama ini menjadi salah satu motor utama pertumbuhan ekonomi nasional.
Sutarto menjelaskan, kenaikan biaya energi, perlambatan upah riil, keterbatasan lapangan kerja formal, dan tekanan inflasi dapat memengaruhi kepercayaan pasar. Dalam kondisi tertentu, tekanan tersebut juga berpotensi mendorong arus modal keluar dan memberikan tekanan terhadap nilai tukar rupiah.
Bagi sektor perberasan, pelemahan rupiah dapat meningkatkan biaya berbagai input yang bergantung pada komponen impor sekaligus memperketat kebutuhan likuiditas modal kerja para pengusaha penggilingan.
Berpotensi Berdampak pada Stabilitas Sosial
Sutarto mengingatkan, persoalan ekonomi dan pangan tidak dapat dilihat secara terpisah. Gangguan pasokan atau kenaikan harga beras yang tidak terkendali berpotensi memberikan dampak lebih luas terhadap masyarakat.
“Tekanan ekonomi bukan hanya persoalan angka-angka makroekonomi. Kalau sampai mengganggu pasokan dan meningkatkan harga kebutuhan pokok, dampaknya dapat merembet pada stabilitas sosial,” katanya.
Karena itu, menurut Sutarto, kepastian hukum, tata kelola ekonomi yang baik, serta konsistensi dan transparansi kebijakan menjadi penting untuk menjaga kepercayaan investor dan pelaku usaha.
Ia mendorong penguatan koordinasi lintas institusi, mulai dari pemerintah, Bank Indonesia, OJK, Bulog, Kementerian Pertanian, aparat penegak hukum, dunia usaha, termasuk penggilingan padi, hingga kalangan akademisi.
Koordinasi tersebut diperlukan untuk melakukan pemantauan terhadap perkembangan ekonomi dan kondisi sosial, sekaligus memastikan kebijakan fiskal dan moneter dapat merespons perubahan secara tepat.
Program perlindungan sosial juga dinilai perlu diarahkan secara tepat sasaran, terutama untuk menjaga daya beli kelompok masyarakat yang paling rentan.
Selain itu, Sutarto menekankan pentingnya penegakan hukum terhadap praktik penimbunan, spekulasi, maupun manipulasi harga yang dapat mengganggu mekanisme pasar dan merugikan masyarakat.
Revitalisasi Penggilingan Padi
Untuk memperkuat ketahanan sektor perberasan, Sutarto mendorong pemerintah melakukan revitalisasi penggilingan padi nasional.
Revitalisasi tersebut mencakup peningkatan akses pembiayaan, modernisasi teknologi, serta penyediaan fasilitas pengeringan yang memadai. Penguatan kapasitas penggilingan dinilai penting agar efisiensi produksi dan kualitas beras dapat ditingkatkan.
Selain itu, stabilisasi harga gabah dan beras juga harus menjadi perhatian. Optimalisasi peran Bulog dalam penyerapan dan distribusi perlu dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi produksi dan stok nasional.
Sutarto juga menilai kebijakan impor beras perlu disesuaikan dengan kondisi produksi dan ketersediaan stok dalam negeri sehingga tidak mengganggu keseimbangan pasar domestik.
Di sisi lain, pengembangan beras fortifikasi juga dinilai perlu terus didorong. Namun, implementasinya harus memperhatikan kesiapan industri, ketersediaan bahan baku, standar mutu, harga produk, serta daya serap pasar.
Menurut Sutarto, kebijakan pangan harus dibangun dengan mempertimbangkan kepentingan seluruh mata rantai perberasan, mulai dari petani, penggilingan, distributor hingga konsumen.
Pada akhirnya, Sutarto menegaskan bahwa stabilitas pangan membutuhkan sinergi kebijakan yang konsisten dan terukur.
Koordinasi lintas lembaga, respons kebijakan fiskal dan moneter yang tepat, perlindungan sosial yang efektif, serta penegakan hukum yang konsisten menjadi faktor penting untuk menjaga kepercayaan publik dan investor.
“Ketahanan beras merupakan bagian dari ketahanan ekonomi nasional. Karena itu, stabilitas nilai tukar, kepastian usaha, ketersediaan pasokan, dan daya beli masyarakat harus dijaga secara bersamaan,” pungkas Sutarto.
