Jakarta, NusantaraTodays.com – Peneliti LPEM FEB UI Teuku Riefky mengatakan bahwa perlambatan ekonomi dunia dipicu oleh meningkatnya ketegangan geopolitik, kecenderungan proteksionisme, fragmentasi ekonomi global, serta volatilitas harga energi. Revisi proyeksi pertumbuhan ekonomi global oleh IMF menjadi sekitar 3,0% pada 2026 mencerminkan meningkatnya risiko eksternal yang dapat memengaruhi neraca perdagangan, arus modal, dan stabilitas nilai tukar di negara berkembang, termasuk Indonesia.
Ia menjelaskan, konflik geopolitik di Timur Tengah, perang Rusia–Ukraina, serta gangguan jalur pelayaran di Laut Merah berpotensi menghambat pasokan energi dan meningkatkan biaya logistik internasional. Kondisi tersebut dapat mendorong inflasi impor, meningkatkan biaya produksi, dan memberi tekanan terhadap posisi eksternal Indonesia serta nilai tukar rupiah.
Dari sisi domestik, Teuku Riefky menilai fundamental makroekonomi Indonesia masih relatif terjaga. Namun, struktur pertumbuhan ekonomi dinilai masih menghadapi tantangan, terutama dalam menciptakan lapangan kerja formal yang berkualitas dan meningkatkan produktivitas. Penyusutan kelas menengah, meningkatnya pengangguran pada usia produktif, serta bertambahnya kelompok rentan dinilai berpotensi menekan daya beli masyarakat. Di sisi lain, perlambatan sektor manufaktur dan meningkatnya penyerapan tenaga kerja di sektor informal turut memperbesar kerentanan ekonomi rumah tangga.
Menurutnya, kondisi tersebut berisiko menekan konsumsi rumah tangga sebagai motor utama pertumbuhan ekonomi nasional. Kenaikan biaya energi, perlambatan pertumbuhan upah riil, terbatasnya kesempatan kerja formal, serta tekanan inflasi dapat memengaruhi kepercayaan pasar dan meningkatkan risiko arus modal keluar yang pada akhirnya memberi tekanan terhadap nilai tukar rupiah.
Peneliti LPEM FEB UI Teuku Riefky juga mengingatkan bahwa tekanan ekonomi tidak hanya berdampak pada sektor ekonomi, tetapi juga dapat memengaruhi stabilitas sosial apabila tidak diantisipasi dengan baik. Oleh karena itu, kepastian hukum, tata kelola ekonomi yang baik, serta konsistensi dan transparansi kebijakan dinilai menjadi faktor penting dalam menjaga kepercayaan investor dan stabilitas perekonomian nasional.
Teuku Riefky, Peneliti LPEM FEB UI, menegaskan bahwa koordinasi lintas institusi dan transparansi kebijakan menjadi kunci dalam menjaga kepercayaan investor serta mendukung stabilitas nilai tukar rupiah. Menurutnya, sinergi antara pemerintah, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, aparat penegak hukum, dunia usaha, dan kalangan akademisi perlu terus diperkuat melalui peningkatan pemantauan kondisi ekonomi dan sosial, kebijakan fiskal dan moneter yang responsif, program perlindungan sosial yang tepat sasaran, serta penegakan hukum terhadap praktik yang merusak tata kelola ekonomi.
Di sisi lain, penguatan iklim investasi melalui kepastian hukum dan stabilitas keamanan, disertai kebijakan yang mendorong penciptaan lapangan kerja formal, peningkatan produktivitas sektor riil, dan penguatan daya beli masyarakat, dinilai penting untuk memitigasi dampak berbagai risiko eksternal maupun domestik agar tidak berkembang menjadi ancaman terhadap stabilitas ekonomi dan keamanan nasional.
Di akhir keterangannya, Teuku Riefky menegaskan bahwa koordinasi lintas lembaga, respons kebijakan fiskal dan moneter yang tepat, perlindungan sosial yang efektif, serta penegakan hukum yang konsisten merupakan faktor penting untuk menjaga kepercayaan publik dan investor, sekaligus memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah dan ketahanan ekonomi nasional.
