JAKARTA – 5 NOVEMBER 2026. Pengurus Pusat Ikatan Senat Mahasiswa Hukum Indonesia (PP ISMAHI) angkat bicara menyikapi berkembangnya narasi politik yang menyeret nama Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, dalam isu dugaan rencana penggantian Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Ketua Umum PP ISMAHI, Ali Hasan Amrun, menegaskan bahwa ruang demokrasi Indonesia tidak boleh dijadikan panggung untuk menyebarkan fitnah, membangun propaganda, serta menggiring opini publik tanpa landasan fakta dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
JANGAN JADIKAN DASCO KORBAN PERMAINAN OPINI POLITIK!
PP ISMAHI menilai bahwa menyeret nama Sufmi Dasco Ahmad ke dalam narasi seolah-olah dirinya dipersiapkan untuk menggantikan Gibran sebagai Wakil Presiden merupakan persoalan serius apabila tuduhan tersebut tidak didukung bukti yang sah.
Narasi politik semacam ini tidak boleh dibiarkan berkembang menjadi penghakiman publik. Setiap tuduhan harus dibuktikan, bukan sekadar dilemparkan untuk menciptakan kegaduhan dan merusak reputasi seseorang.
Indonesia adalah negara hukum, bukan negara yang membenarkan pembunuhan karakter melalui spekulasi politik.
USUT DUGAAN PENYADAPAN PRESIDEN, JANGAN BERHENTI PADA PELAKU LAPANGAN!
Di tengah kegaduhan narasi politik tersebut, PP ISMAHI menyoroti dugaan penyadapan terhadap Presiden Republik Indonesia yang harus mendapatkan perhatian serius dari negara.
Apabila dugaan penyadapan tersebut benar terjadi, maka persoalan ini bukan sekadar pelanggaran privasi, melainkan berpotensi menyangkut keamanan negara, kerahasiaan komunikasi kenegaraan, dan kedaulatan Republik Indonesia.
PP ISMAHI mendesak aparat penegak hukum serta lembaga negara yang berwenang untuk tidak bekerja setengah hati. Pengusutan harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari identifikasi pelaku, pihak yang memerintahkan, pihak yang membiayai, hingga kemungkinan adanya jaringan yang terorganisasi di balik peristiwa tersebut.
Jangan sampai pengusutan hanya berhenti pada pelaku teknis, sementara aktor intelektual dan pihak yang berada di balik dugaan tindakan tersebut tidak pernah tersentuh hukum.
ENAM SIKAP TEGAS PP ISMAHI
1. Mendesak pemerintah dan aparat penegak hukum mengusut tuntas dugaan penyadapan terhadap Presiden Republik Indonesia secara transparan, independen, dan profesional.
2. Mendesak pengungkapan seluruh pihak yang diduga terlibat, termasuk pelaku, pemberi perintah, penyandang dana, serta aktor intelektual apabila ditemukan bukti keterlibatan.
3. Meminta lembaga negara terkait melakukan investigasi menyeluruh terhadap kemungkinan kebocoran informasi strategis dan komunikasi kenegaraan.
4. Mendesak agar isu yang menyeret nama Sufmi Dasco Ahmad terkait dugaan penggantian Gibran tidak dijadikan alat propaganda maupun fitnah politik tanpa bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
5. Meminta seluruh elite politik menghentikan praktik adu domba dan pembentukan opini yang berpotensi mengganggu stabilitas politik nasional.
6. Menegaskan bahwa siapa pun yang terbukti melakukan tindakan melawan hukum harus diproses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tanpa melihat jabatan, kekuasaan, maupun kedekatan politik.
ALI HASAN AMRUN: NEGARA HARUS BERANI MEMBONGKAR SIAPA DI BALIK SEMUA INI!
Ketua Umum PP ISMAHI, Ali Hasan Amrun, menegaskan:
“Jangan sampai demokrasi kita dijadikan arena pembunuhan karakter. Jangan jadikan nama Sufmi Dasco Ahmad sebagai sasaran fitnah politik melalui narasi penggantian Wakil Presiden tanpa bukti yang jelas. Jika memang ada dugaan penyadapan terhadap Presiden, negara harus berani membuka persoalan ini secara terang-benderang. Siapa pelakunya, siapa yang memerintahkan, siapa yang membiayai, dan siapa aktor intelektual di belakangnya harus diungkap. Jangan hanya menangkap pelaku lapangan, tetapi biarkan dalangnya bebas. Usut sampai ke akar-akarnya!”
Ali Hasan juga menegaskan bahwa ISMAHI akan terus mendorong tegaknya supremasi hukum, menjaga marwah demokrasi, serta mengawal stabilitas nasional agar tidak dikorbankan oleh kepentingan politik kelompok tertentu.
PP ISMAHI MENEGASKAN:
Demokrasi tidak boleh dibangun di atas fitnah. Keamanan Presiden dan kedaulatan negara tidak boleh dipertaruhkan. Hukum harus berdiri di atas kepentingan siapa pun.
