JAKARTA* nusantaratodays,com Anggota DPR RI Fraksi Partai Golkar sekaligus Ketua MPR RI ke-15 dan Wakil Ketua Umum/Kepala Badan Bela Negara Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan dan Putra Putri TNI–Polri (FKPPI), Bambang Soesatyo (Bamsoet), menegaskan pentingnya FKPPI memiliki Garis-Garis Besar Haluan Perjuangan (GBHP) FKPPI sebagai pedoman jangka panjang dalam menentukan arah gerak organisasi. FKPPI membutuhkan sebuah kompas perjuangan yang mampu menjaga kesinambungan organisasi dari satu periode kepengurusan ke periode berikutnya, sekaligus memastikan seluruh program kerja tetap berada dalam garis pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara.
“FKPPI harus memiliki haluan perjuangan yang mampu menjaga kesinambungan organisasi lintas kepengurusan. Kita tidak boleh setiap pergantian kepemimpinan kembali mencari arah dari awal. GBHP harus menjadi kompas yang memastikan siapa pun yang memimpin FKPPI tetap bergerak dalam satu visi besar, dengan program yang terukur dan relevan terhadap kebutuhan bangsa,” ujar Bamsoet saat menghadiri Pembukaan Rapimnas Keluarga Besar FKPPI di Bidakara Jakarta, Jumat (11/9/26).
Hadir antara lain Ketum FKPPI Pontjo Sutowo, Sekjen FKPPI Anna R Legawati, Ketua SC penyelenggata Marsma TNI Arifaini Nur Dwiyanto, Brigjen TNI Boemi Ario Bimo dan Laksma TNI Cholik Kurniawa
Ketua DPR RI ke-20 dan Ketua Komisi III DPR RI ke-7 ini menuturkan, keberadaan GBHP menjadi semakin penting karena tantangan yang dihadapi Indonesia telah berubah sangat cepat. Ancaman terhadap ketahanan nasional kini merambah berbagai bidang, mulai dari polarisasi sosial, ketimpangan ekonomi, disinformasi digital, perkembangan teknologi, ketergantungan ekonomi, hingga persaingan geopolitik dan geoekonomi. FKPPI sendiri menempatkan perubahan lingkungan strategis nasional, regional, dan global sebagai alasan perlunya FKPPI memperkuat diri menjadi organisasi yang modern, adaptif, profesional, dan mandiri.
“Jangan sampai FKPPI kuat dalam jumlah anggota, tetapi arah geraknya berubah-ubah mengikuti siapa yang sedang memimpin. Organisasi besar harus mempunyai garis perjuangan yang lebih permanen. Program boleh berubah menyesuaikan kebutuhan zaman, tetapi nilai, visi, dan tujuan perjuangannya harus mempunyai pijakan yang kokoh. Di sinilah GBHP menjadi penting, karena ia menjadi benang merah yang menghubungkan sejarah FKPPI dengan masa depan Indonesia,” kata Bamsoet.
Wakil Ketua Umum Partai Golkar dan Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia ini memaparkan, GBHP FKPPI harus menjadi rujukan utama penyusunan program kerja jangka panjang sepuluh atau dua puluh tahunan, dan kemudian diterjemahkan ke dalam program konkret sesuai tingkatan organisasi. Dengan struktur yang menjangkau dari tingkat pusat hingga rayon/desa, arah besar tersebut harus dapat diwujudkan menjadi kerja nyata di daerah. Penguatan struktur dari pusat hingga rayon merupakan bagian dari konsolidasi organisasi, disertai sistem manajemen modern agar komunikasi vertikal dan horizontal berjalan efektif.
“GBHP harus menjadi dasar penyusunan program jangka panjang, kemudian diturunkan menjadi program tahunan yang jelas targetnya. Setiap kepengurusan harus bisa menjawab tiga pertanyaan sederhana: apa yang dikerjakan, untuk siapa manfaatnya, dan apa hasil yang bisa diukur. Dengan begitu, keberhasilan FKPPI tidak hanya dinilai dari banyaknya kegiatan, tetapi juga dari kontribusi nyata kader bagi masyarakat dan negara,” urai Bamsoet.
Ketua Umum Pengurus Besar Keluarga Olahraga Tarung Derajat dan Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini menambahkan, GBHP perlu menjadi instrumen untuk memperkuat karakter FKPPI sebagai organisasi bela negara dan kader kebangsaan. FKPPI harus menjadi kekuatan masyarakat sipil kebangsaan dengan peran strategis sebagai perekat persatuan, pencetak kader pimpinan, akselerator kesejahteraan rakyat, pendukung ketahanan nasional, agen modernisasi dan kedaulatan digital serta mitra kritis pemerintah.
“FKPPI harus mampu menjawab kebutuhan generasi sekarang. Bela negara hari ini memiliki makna yang jauh lebih luas. Anak muda harus mampu membela negara melalui prestasi, kewirausahaan, penguasaan teknologi, ketahanan pangan, kepedulian sosial, menjaga persatuan, melawan disinformasi, dan ikut menyelesaikan persoalan masyarakat. Karena itu, GBHP harus membuat FKPPI semakin relevan bagi generasi milenial dan Gen-Z yang menjadi bagian besar dari kekuatan kadernya,” pungkas Bamsoet. (*)
