Gunungsitoli – Setelah Pemerintah Kota Gunungsitoli melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) bersama Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) mengeluarkan surat peringatan pertama, Rusmidi BR Lingga akhirnya melakukan pembongkaran secara mandiri terhadap bangunan rumah pribadinya yang berlokasi di Jalan Pancasila, Desa Mudik, Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli, Selasa (10/11/2026).
Pembongkaran tersebut menjadi perhatian masyarakat, mengingat sebelumnya Pemerintah Kota Gunungsitoli telah menyampaikan penolakan terhadap pembangunan rumah tersebut melalui surat resmi tertanggal 28 Oktober 2026.
Dalam surat itu, Dinas PUTR Kota Gunungsitoli menguraikan sejumlah pertimbangan teknis dan ketentuan tata ruang yang menjadi dasar penolakan pembangunan. Hasil penilaian kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang menunjukkan adanya dugaan ketidaksesuaian pembangunan dengan ketentuan yang berlaku.
Setidaknya terdapat tiga poin utama yang menjadi dasar penolakan pemerintah.
Pertama, bangunan diduga didirikan melampaui batas tanah yang menjadi hak kepemilikan. Kedua, lokasi pembangunan dinilai tidak memenuhi ketentuan kawasan sempadan sungai. Ketiga, terdapat bagian bangunan yang melekat pada struktur jembatan sehingga dinilai berpotensi mengganggu fungsi maupun keamanan konstruksi jembatan.
Atas dasar temuan tersebut, Pemerintah Kota Gunungsitoli melalui Dinas PUTR dan Satpol PP mengeluarkan surat peringatan pertama kepada pemilik bangunan dengan merujuk pada Pasal 327 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Bangunan Gedung serta dokumen penilaian kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang.
Pembongkaran secara mandiri yang dilakukan pada Selasa (10/11/2026) menjadi perkembangan terbaru setelah keluarnya surat peringatan tersebut.
Salah seorang tokoh masyarakat berinisial SZ menyampaikan apresiasi terhadap langkah Pemerintah Kota Gunungsitoli dalam melakukan pengawasan dan penertiban pembangunan yang dinilai tidak sesuai dengan ketentuan tata ruang dan peraturan bangunan gedung.
Menurut SZ, tindakan pembongkaran tersebut menunjukkan pentingnya kepatuhan masyarakat terhadap regulasi sebelum mendirikan bangunan, baik untuk kepentingan pribadi maupun usaha.
“Ini menjadi pembelajaran bagi masyarakat bahwa setiap pembangunan harus mengikuti aturan dan ketentuan yang berlaku. Tidak boleh semena-mena mendirikan bangunan tanpa memperhatikan regulasi, tata ruang, batas kepemilikan tanah, maupun ketentuan keselamatan bangunan,” ungkap SZ.
Ia juga kembali menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kota Gunungsitoli atas langkah pengawasan terhadap pembangunan tersebut. Menurutnya, penegakan aturan harus dilakukan secara konsisten agar tidak terjadi pelanggaran serupa di kemudian hari.
Lebih lanjut, SZ berharap peristiwa ini dapat menjadi edukasi bagi masyarakat, khususnya warga yang berencana membangun rumah atau bangunan lainnya, agar terlebih dahulu memastikan seluruh persyaratan administrasi dan teknis telah terpenuhi.
“Jangan sampai masyarakat sudah mengeluarkan biaya besar untuk membangun, tetapi kemudian harus menghadapi persoalan karena tidak memenuhi ketentuan. Sebelum membangun, pastikan seluruh perizinan, kesesuaian tata ruang, dan persyaratan bangunan sudah jelas,” tambahnya.
Peristiwa ini sekaligus menjadi pengingat bahwa pembangunan di wilayah Kota Gunungsitoli harus memperhatikan ketentuan tata ruang, sempadan sungai, batas kepemilikan lahan, serta keselamatan infrastruktur publik.
Dengan adanya pembongkaran secara mandiri tersebut, masyarakat berharap pengawasan terhadap seluruh aktivitas pembangunan di Kota Gunungsitoli dapat terus dilakukan secara transparan, profesional, dan tanpa tebang pilih demi menciptakan ketertiban serta kepastian hukum.
(Pg)
