JAKARTA — Anggota DPR RI Fraksi Partai Golkar sekaligus Ketua MPR RI ke-15 dan Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Bambang Soesatyo (Bamsoet), meluncurkan dua buku terbaru yang merekam perjalanan panjangnya di dunia politik, hukum, ketatanegaraan hingga pendidikan. Dua buku tersebut berjudul “Politik Hukum Konstitusi: Menjembatani Teori Akademis dan Realitas Parlemen” yang merupakan buku karya Bamsoet ke-38 dengan Prolog dan Epilog dari Prof Dr Jimly Asshiddiqie serta buku “Dari Senayan ke Ruang Kuliah: Jejak Kepemimpinan dan Pemikiran” karya jurnalis senior wartawan Kompas J. Osdar.
Dua buku tersebut memiliki nilai penting karena menempatkan pengalaman politik dan perspektif akademik dalam satu ruang bahasan. Buku karya Bamsoet berangkat dari pengalaman langsung sebagai legislator sekaligus dosen, sementara karya J. Osdar melihat bagaimana pengalaman panjang di parlemen, organisasi, dunia usaha, dan kepemimpinan lembaga negara kemudian ditransformasikan menjadi pengabdian melalui pendidikan.
Kedua buku ini menegaskan bahwa perjalanan politik dan akademik dapat saling memperkaya. Parlemen menyediakan pengalaman empiris tentang bagaimana keputusan negara dibuat, sedangkan kampus menyediakan ruang untuk menguji pengalaman tersebut melalui teori, riset, dan pemikiran kritis.
“Menulis buku bagi saya bukan sekadar catatan perjalanan pribadi. Buku menjadi cara untuk mendokumentasikan gagasan, membuka ruang perdebatan, dan mewariskan pengalaman kepada generasi berikutnya,” ujar Bamsoet saat peluncuran buku “Politik Hukum Konstitusi: Menjembatani Teori Akademis dan Realitas Parlemen” dan “Dari Senayan ke Ruang Kuliah: Jejak Kepemimpinan dan Pemikiran”, di Parle Senayan Jakarta, Kamis malam (10/9/29).
Hadir antara lain Ketua dan Wakil Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin dan Yorrys Raweyai, Menko Polkam Djamari Chaniago, Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra, Menko Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus CEO Danantara Rosan Perkasa Roeslani, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Yandri Susanto, Menteri Kebudayaan Fadli Zon, Menteri Perumahan dan Pemukiman Maruarar Sirait, Wakil Ketua KPK Johanis Tanak, Wakil Jaksa Agung Asep Nana Mulyana, KASAD Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus Aris Marsudiyanto, Wakabareskrim POLRI Nunung Syaifuddin, Wakil Menteri Lingkungan Hidup Diaz Hendropriyono, Utusan Khusus Presiden Bidang Pemuda Raffi Ahmad, Mantan Panglima TNI Jenderal TNI (Purn.) Andika Perkasa, Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Asshiddiqie, Mantan Menkumham Yasona Laoly, Mantan Menteri Perikanan dan Kelautan Sharif Cicip Sutardjo, Mantan Ketua DPR RI Setya Novanto, Mantan Wakapolri Komjen Pol. (Purn.) Nanan Soekarna, Mantan Menteri Tenaga Kerja Bomer Pasaribu, Mantan Menteri Perumahan dan Pemukiman Theo L. Sambuaga, serta Ketua Umum FKPPI Pontjo Sutowo dan mantan Kepala BNPT Boy Rafli Amar.
Hadir pula anggota DPR Robert Kardinal, Ahmad Basarah, Aboe Bakar Al Habsyi, Dave Laksono, Abraham Sridjaja, Aria Bima, Melly Goeslaw, Anto Hoed, Juniver Girsang, Hariman Siregar, Akbar Faisal, E.E. Mangindaan, Murad Ismail, Priyo Budi Santoso, Agus Hermanto, James Riady, Jerry Hermawan Lo, Raja Sapta Oktohari dan Bambang Sutrisno.
Ketua DPR RI ke-20 dan Ketua Komisi III DPR RI ke-7 ini memaparkan, buku “Politik Hukum Konstitusi: Menjembatani Teori Akademis dan Realitas Parlemen” membahas sejumlah persoalan strategis yang relevan dengan perjalanan ketatanegaraan Indonesia. Mulai dari rekonstruksi tata negara dan haluan bangsa, proses pembentukan undang-undang, relasi pemerintah dengan DPR, etika politik dan hukum, kedaulatan digital, hingga kepemimpinan strategis Indonesia dalam percaturan internasional.
Bamsoet menilai tantangan ketatanegaraan Indonesia semakin kompleks. Perubahan teknologi, transformasi ekonomi digital, kejahatan berbasis artificial intelligence, dinamika geopolitik, serta perubahan pola hubungan antara negara dan masyarakat menuntut hukum untuk terus beradaptasi. Dalam kondisi seperti itu, hukum yang terlalu kaku berisiko tertinggal dari perkembangan masyarakat, sedangkan politik yang berjalan tanpa koridor hukum dapat membuka ruang penyalahgunaan kekuasaan.
“Politik tanpa landasan hukum yang jelas berisiko melahirkan kesewenang-wenangan. Sebaliknya, ilmu hukum tata negara yang mengabaikan kenyataan lapangan hanya akan menjadi pengetahuan yang jauh dari kehidupan dan tidak berguna,” kata Bamsoet.
Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia dan Wakil Ketua Umum/Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini menuturkan, pengalaman panjang selama empat periode di parlemen memperlihatkan bahwa perbedaan pandangan merupakan bagian penting dari proses demokrasi. Perdebatan dalam penyusunan undang-undang tidak semestinya dipandang sebagai hambatan selama diarahkan untuk menghasilkan regulasi yang lebih baik. Tantangannya adalah bagaimana perbedaan kepentingan dapat dikelola melalui argumentasi, mekanisme konstitusional, dan kepentingan publik.
“Di balik setiap undang-undang terdapat proses politik, tarik-menarik kepentingan, tuntutan masyarakat, perkembangan ekonomi dan teknologi, serta kebutuhan negara untuk menemukan titik keseimbangan. Karena itu, pengalaman empiris di parlemen penting dibawa ke ruang akademik agar teori hukum tetap relevan dengan persoalan nyata,” urai Bamsoet.
Ketua Dewan Pembina Perkumpulan Alumni Doktor Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran ini menjelaskan, buku “Dari Senayan ke Ruang Kuliah: Jejak Kepemimpinan dan Pemikiran” karya J. Osdar merekam transformasi perjalanan dirinya dari seorang jurnalis, pengusaha, aktivis organisasi, politisi, pimpinan lembaga negara, hingga pendidik.
Jika perjalanan Bamsoet sebagai anggota DPR RI, Ketua DPR RI, dan Ketua MPR RI telah banyak mendapat sorotan publik, buku J. Osdar mencoba melihat sisi lain dari perjalanan tersebut, yakni bagaimana pengalaman politik dan kepemimpinan kemudian dibawa ke lingkungan akademik.
Perjalanan tersebut tercermin dari keterlibatan Bamsoet dalam dunia pendidikan tinggi, termasuk kiprahnya sebagai pendiri Universitas Perwira Purbalingga (Unperba) serta dosen pascasarjana disejumlah universitas, yakni Universitas Borobudur, Universitas Pertahanan, Universitas Terbuka dan Universitas Jayabaya.
“Memasuki dunia pendidikan dapat sejalan dengan pengabdian di dunia politik. Pengalaman yang diperoleh dari parlemen, organisasi, dunia usaha, dan kehidupan berbangsa dapat menjadi bahan pembelajaran bagi mahasiswa,” jelas Bamsoet.
Ketua Umum Pengurus Besar Keluarga Olahraga Tarung Derajat dan Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini menilai, pendidikan memiliki posisi strategis dalam menyiapkan generasi yang mampu memahami persoalan bangsa secara utuh. Mahasiswa hukum, misalnya, perlu memahami undang-undang dan teori ketatanegaraan, tetapi juga harus mengerti bagaimana hukum bekerja ketika berhadapan dengan kepentingan politik, ekonomi, masyarakat, teknologi, dan perubahan global.
“Karena itu, pengalaman praktis perlu dihadirkan ke dalam ruang akademik. Sebaliknya, dunia politik juga membutuhkan masukan akademik agar setiap kebijakan memiliki pijakan teoritis, konstitusional, dan argumentasi yang kuat,” pungkas Bamsoet.
Peluncuran dua buku terbaru ini menambah panjang hasil karya Bamsoet dibidang literasi. Dari buku pertamanya, Rahasia Sukses dan Biografi Pengusaha Indonesia pada 1988, hingga karya terbarunya pada 2026, tema yang diangkat terus berkembang mengikuti perjalanan bangsa dan pengalaman pengarangnya.
Pada periode awal, sekitar 1988–1998, tulisan Bamsoet banyak berkaitan dengan jurnalistik, kepemudaan, mahasiswa, organisasi, dunia usaha, dan ekonomi. Di antaranya HIPMI, Pengusaha Pejuang, Pejuang Pengusaha, Mahasiswa dan Lingkaran Politik, Kelompok Cipayung, Gerakan dan Pemikiran, Mahasiswa & Budaya Kemiskinan di Indonesia, Kelompok Cipayung, Pandangan dan Realita, serta Masa Depan Bisnis Indonesia 2020/Ekonomi Indonesia 2020.
Memasuki periode 2010-an, tema bukunya semakin dekat dengan politik nasional dan parlemen. Skandal Gila Bank Century, Perang-Perangan Melawan Korupsi, Pilpres Abal-Abal Republik Amburadul, Republik Galau: Presiden Bimbang, Negara Terancam Gagal, hingga Ngeri-Ngeri Sedap: Catatan Kritis dan Kumpulan Tulisan Ketua Komisi III DPR RI mencerminkan perhatian Bamsoet terhadap persoalan pemerintahan, hukum, korupsi, dan demokrasi.
Ketika dipercaya memimpin DPR RI dan kemudian MPR RI, tema bukunya bergeser pada persoalan kelembagaan negara, demokrasi, ideologi, haluan negara, serta masa depan ketatanegaraan Indonesia. Karya seperti DPR Adem di Bawah Bamsoet, Jurus 4 Pilar: Merangkul Milenial Menjaga Suhu Politik, Negara Butuh Haluan, Indonesia Era Disrupsi, Vaksinasi Ideologi, hingga rangkaian lima jilid Bunga Rampai Opini Bambang Soesatyo 2007-2022 lahir dalam periode tersebut.
Dalam beberapa tahun terakhir, perhatian Bamsoet semakin kuat pada persoalan konstitusi dan desain ketatanegaraan. Setelah PPHN Tanpa Amendemen dan Haluan Negara Menuju Indonesia Emas pada 2023, muncul Konstitusi Butuh ‘Pintu Darurat’ pada 2024, Legacy MPR RI Periode 2019-2024: Pilar Demokrasi dan Landasan Hukum Negara, serta Empat Pilar MPR RI: Strategi Konsensus Kebangsaan Menyongsong Bonus Demografi.
Pada 2025, ia menerbitkan Amendemen ke-5 Konstitusi: Menata Ulang Sistem Ketatanegaraan dan Evaluasi Kritis Pemilihan Umum Langsung: Nomor Piro, Wani Piro – Revitalisasi Ketetapan MPR. Sementara pada 2026, sebelum peluncuran buku terbarunya, Bamsoet telah melakukan soft launching buku ke-37 berjudul 1001 Gagasan untuk Golkar: Panduan Eksekusi Strategi Politik, Organisasi, dan Pengabdian.
Selain buku-buku tersebut, Bamsoet juga menerbitkan karya dua bahasa Save People Care For Economy melalui Amazon pada 2020. Di lingkungan akademik, ia menulis buku ajar Politik Hukum dan Kebijakan Publik serta Pembaruan Hukum pada 2024.
Jejak perjalanan hidupnya juga telah beberapa kali dituangkan oleh kalangan jurnalis. Mulai dari Dari Wartawan ke Senayan pada 2018, 60 Tahun Meniti Buih di Antara Karang pada 2022, Bambang Soesatyo News Maker pada 2023, Biografi Politik Bambang Soesatyo: Pemimpin Adaptif di Era Disrupsi pada 2024, hingga Politik, Pers, dan Jejak Langkah Kebangsaan: Catatan Personal dalam Arus Perubahan pada 2025.
Red
