Jakarta, 22 Juli 2026
Bhakti Nala Yudha,nusantaratodays.com
TNI Angkatan Laut dalam hal ini Komando Daerah TNI AL (Kodaeral) III, bersama Koarmada RI, Pusat Intelijen TNI AL (Pusintelal), Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI, serta stakeholder terkait berhasil menggagalkan dua kali upaya penyelundupan pasir timah dan timah balok ilegal di wilayah kerja Kodaeral III, Jakarta Utara.
Komandan Kodaeral III, Laksamana Muda TNI Uki Prasetia, S.T., M.M. yang didampingi pejabat Koarmada RI dan instansi terkait menggelar konferensi pers penggagalan penyelundupan timah ilegas senilai 7,6 miliar di Selasar Makodaeral III, Jakarta Utara, Rabu (22/7).
Sebagai informasi, pengungkapan pertama dilakukan pada Sabtu, 4 Juli 2026 melalui jalur laut dan ditemukan sebanyak 173 kampil pasir timah ilegal dengan estimasi berat sekitar 6 ton dengan nilai mencapai Rp2,1 miliar yang rencananya akan dibawa ke kawasan pergudangan di Ancol.
Selanjutnya, pada Sabtu, 18 Juli 2026, tim gabungan kembali menggaglkan penyelundupan timah ilegal dari Pangkal Balam, Bangka Belitung dan ditemukan pasir timah seberat sekitar 8.225 kilogram dan timah balok dengan berat sekitar 2.700 kilogram dengan nilai mencapai Rp5,5 miliar.
Dalam kesempatan tersebut Dankodaeral III menyampaikan bahwa TNI AL terus berkomitmen menjaga kedaulatan laut Indonesia dari segala bentuk pelanggaran hukum. Praktik penyelundupan pasir timah dan timah balok ilegal tidak hanya melanggar peraturan perundang-undangan, tetapi juga mengakibatkan kerugian negara dan merugikan pengelolaan sumber daya alam nasional.
Sebagai penutup, Dankodaeral III menegaskan bahwa setiap tindakan penegakan hukum di wilayah laut merupakan pelaksanaan amanat negara dalam mendukung kebijakan Pemerintah Republik Indonesia.
“Kami menegaskan bahwa TNI Angkatan Laut bersama instansi terkait tidak akan ragu mengambil tindakan hukum secara tegas, professional dan terukur terhadap setiap pelaku pelanggaran. Kekayaan alam Indonesia harus dikelola sesuai hukum yang berlaku,” tegas pimpinan nomor satu di Kodaeral III.
(Dispen Kodaeral III)
SELAMATKAN KERUGIAN NEGARA MILIARAN RUPIAH, KODAERAL III GAGALKAN DUA KALI UPAYA PENYELUNDUPAN PASIR TIMAH DAN TIMAH BALOK ILEGALJakarta, 22 Juli 2026Bhakti Nala Yudha TNI Angkatan Laut dalam hal ini Komando Daerah TNI AL (Kodaeral) III, bersama Koarmada RI, Pusat Intelijen TNI AL (Pusintelal), Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI, serta stakeholder terkait berhasil menggagalkan dua kali upaya penyelundupan pasir timah dan timah balok ilegal di wilayah kerja Kodaeral III, Jakarta Utara. Komandan Kodaeral III, Laksamana Muda TNI Uki Prasetia, S.T., M.M. yang didampingi pejabat Koarmada RI dan instansi terkait menggelar konferensi pers penggagalan penyelundupan timah ilegas senilai 7,6 miliar di Selasar Makodaeral III, Jakarta Utara, Rabu (22/7).Sebagai informasi, pengungkapan pertama dilakukan pada Sabtu, 4 Juli 2026 melalui jalur laut dan ditemukan sebanyak 173 kampil pasir timah ilegal dengan estimasi berat sekitar 6 ton dengan nilai mencapai Rp2,1 miliar yang rencananya akan dibawa ke kawasan pergudangan di Ancol.Selanjutnya, pada Sabtu, 18 Juli 2026, tim gabungan kembali menggaglkan penyelundupan timah ilegal dari Pangkal Balam, Bangka Belitung dan ditemukan pasir timah seberat sekitar 8.225 kilogram dan timah balok dengan berat sekitar 2.700 kilogram dengan nilai mencapai Rp5,5 miliar. Dalam kesempatan tersebut Dankodaeral III menyampaikan bahwa TNI AL terus berkomitmen menjaga kedaulatan laut Indonesia dari segala bentuk pelanggaran hukum. Praktik penyelundupan pasir timah dan timah balok ilegal tidak hanya melanggar peraturan perundang-undangan, tetapi juga mengakibatkan kerugian negara dan merugikan pengelolaan sumber daya alam nasional.Sebagai penutup, Dankodaeral III menegaskan bahwa setiap tindakan penegakan hukum di wilayah laut merupakan pelaksanaan amanat negara dalam mendukung kebijakan Pemerintah Republik Indonesia. “Kami menegaskan bahwa TNI Angkatan Laut bersama instansi terkait tidak akan ragu mengambil tindakan hukum secara tegas, professional dan terukur terhadap setiap pelaku pelanggaran. Kekayaan alam Indonesia harus dikelola sesuai hukum yang berlaku,” tegas pimpinan nomor satu di Kodaeral III. (Dispen Kodaeral III)
